Pemerintah Diingatkan Pentingnya Hak Korban Bom Kampung Melayu

Kompas.com - 25/05/2017, 21:41 WIB
Polres Metro Bekasi Kota saat ini sedang persiapkan upacara pelepasan dan pemakaman jenazah di rumah duka almarhum Bripda Taufan Tsunami, di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (25/5/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahPolres Metro Bekasi Kota saat ini sedang persiapkan upacara pelepasan dan pemakaman jenazah di rumah duka almarhum Bripda Taufan Tsunami, di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (25/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengutuk aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, (24/5/2017).

ICJR juga mengapresiasi kecepatan penanganan para korban bom bunuh diri tersebut. Meski demikian, ICJR tetap mengingatkan pemerintah dan lembaga yang terkait untuk tidak lupa memberikan layanan pascadarurat medis secara konsisten termasuk kompensasi korban bom Kampung Melayu.

"Pemerintah punya tanggung jawab merehabilitasi seluruh korban. Pemberian rehabilitasi Ini dapat mengurangi derita para korban," kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono dalam keterangannya, Kamis (25/5/2017).

 

Baca juga: Teror Bom Kampung Melayu yang "Menggebuk" Kesadaran Kolektif Kita

ICJR menegaskan, lembaga terkait, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan layanan pascadarurat medis secara konsisten.

Sebab, korban memerlukan layanan rehabilitasi sampai pada tahap penyembuhan, termasuk pemberian layanan medis, psikologis dan psikososial restitusi serta kompensasi.

"Jangan sampai paska darurat medis, seluruh korban masih diabaikan hak-hak nya," kata Supriyadi.

 

Baca juga: Teror Bom Kampung Melayu, Kami Tidak Takut!

ICJR pun menyayangkan, RUU Terorisme yang saat ini tengah dibahas juga belum memberikan pengaturan yang memperkuat hak-hak korban terorisme.

Padahal, aspek hak-hak korban tersebut perlu diperkuat dalam perubahan UU Terorisme tersebut. "Aspek pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme memang penting. Tapi hak-hak korban terutama yang mendapatkan dampak langsung dari serangan terorisme juga tak kalah penting," kata dia.

"Saat ini prosedurnya begitu memberatkan korban. Mulai bantuan emergency, layanan medis, psikologis, psikososial, dan penggantian finansial bagi korban serta restitusi atau kompensasi," tutup Supriyadi.

Baca juga: Mereka yang Pertama Mengabarkan Ledakan Bom Kampung Melayu via Twitter

Kompas TV Kampung Melayu Diguncang Ledakan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X