Fadli Zon Sepakat Usulan Penambahan Pimpinan MPR dan DPR

Kompas.com - 24/05/2017, 13:01 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakila Rakyat Fadli Zon sepakat dengan usulan penambahan Pimpinan MPR dan DPR. Rencananya, dalam Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Pimpinan MPR ditambah menjadi 11 dan Pimpinan DPR menjadi 7.

"Di MPR enggak masalah karena fungsinya selain fungnsi terkait legislasi juga ada perseoalan kebangsaan dan kenegaraan termasuk sosialisasi empat pilar," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

"Karena itu, mestinya penambahan kursi Pimpinan MPR tidak masalah sebab mereka harus berbagi banyak wilayah dan daerah dan banyak yang disentuh terkait persoalan kebangsaan yang besar," lanjut Fadli.

Begitu pula dengan penambahan Pimpinan DPR, Fadli menganggap wajar hal tersebut sebab ada kebutuhan harian yang membutuhkan tambahan Pimpinan DPR.

 

(Baca: Penambahan Kursi DPR untuk Siapa?)

"DPR kan lebih pada daily politik dan sifatnya teknis, adhoc, sehingga bisa diterima. Tapi itu belum jadi keputusan," papar Fadli.

Ia menambahkan penambahan Pimpinan DPR dan MPR merupakan tuntutan politik dan itu sangat wajar. Politisi Partai Gerindra itu juga meyakini penambahan Pimpinan MPR dan DPR tak akan membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, selama ini anggaran secara signifikan justru tersedot dalam bidang pembangunan infrastruktur.

"Saya kira ada di kesekjenan ya soal anggaran. Tidak terlalu besar sih, ya sama dengan yang lain-lain. Jadi paling protokoler kan itu urusan bisa memanfaatkan dari yang sudah ada," ucap Fadli.

 

(Baca: Perludem: Penambahan 19 Kursi di DPR Membebani Anggaran)

"Kendaraan ada, rumah dinas, kalau rumah dinas ada yang sudah ada. Jadi tidak ada yang baru ya hal-hal seperti itu lah," lanjut dia.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

"Jadi masih dinamis, ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah 2 kursi, MPR ditambah 6 kursi, terus kemudian pimpinan DPD ditambah 2 kursi. Jadi ini berkembang terus, dinamis," ujar Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X