Kompas.com - 24/05/2017, 11:02 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ragu dan main-main dalam mengusut dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pesan ini disampaikan Doli saat menyambangi KPK pada Selasa (23/5/2017) kemarin.

Awalnya, Doli yang datang bersama Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) hendak bertemu langsung dengan pimpinan KPK.

(baca: Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum)

Namun, karena ada kesibukan, mereka diterima Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Doli mengatakan, pesan utama yang disampaikan ke KPK adalah dukungan untuk melawan hak angket yang tengah digulirkan oleh DPR saat ini.

Pesan dukungan ini sekaligus juga mendesak DPR untuk tidak melanjutkan hak angket terhadap KPK.

"Karena selain sudah tidak memenuhi syarat dukungan sesuai Tatib DPR, juga secara luas dapat mengarah kepada bentuk pelemahan KPK," kata Doli kepada Kompas.com, Rabu (24/5/2017).

(baca: Golkar Jadi Tak Solid Sejak Novanto Terlibat Korupsi E-KTP)

Secara spesifik, lanjut Doli, pihaknya juga bicara terkait internal Partai Golkar dan dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Kehadiran kami di KPK menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Golkar pun tidak suka dengan praktik korupsi, dan masih banyak tokoh, senior, pimpinan, kader yang antikorupsi di Partai Golkar," ucap Doli.

"Dengan itu kami pun mendorong agar KPK tidak ragu dan tidak pula main-main, apalagi memasukkan unsur politik dalam menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kader atau pimpinan Golkar, sekalipun itu adalah Setya Novanto," tambahnya.

(baca: Dalam BAP, Saksi Sebut Andi Narogong dan Novanto Pengatur Proyek E-KTP

Doli mengatakan, kader Golkar pasti merasa sedih bila pimpinannya terlibat korupsi. Namun, kader Golkad akan lebih sedih lagi apabila keterlibatan pimpinannya secara hukum sudah tidak terelakkan, tetapi kemudian bebas karena intervensi politik atau kekuasaan.

"Itu artinya sama dengan membiarkan Indonesia terus terbebani dan hancur dengan korupsi," ucap Doli.

Berdasarkan fakta persidangan, Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. KPK masih memperkuat bukti-bukti untuk memastikan keterlibatan Novanto.

KPK akan terus membandingkan keterangan para saksi yang diperiksa dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Adapun Novanto sudah berkali-kali membantah terlibat kasus e-KTP.

Kompas TV Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, menjalani pemeriksaan KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Nasional
UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.718 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Mei: Ada 3.718 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Dugaan Investasi Bodong Lapor ke Polri, Kerugian Mencapai Rp 230 Miliar

Korban Dugaan Investasi Bodong Lapor ke Polri, Kerugian Mencapai Rp 230 Miliar

Nasional
UPDATE 21 Mei: Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Bertambah 3 Orang

UPDATE 21 Mei: Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Bertambah 3 Orang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

Nasional
Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Nasional
RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.