Kompas.com - 24/05/2017, 10:24 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator Tim Pembela-HTI.

Tim pembela tersebut dibentuk untuk menghadapi pemerintah yang berencana mengajukan gugatan pembubaran HTI ke pengadilan.

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo enggan berkomentar lebih jauh soal bergabungnya Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

(Baca: Yusril Resmi Ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pembela HTI)

 

"Ya tidak bisa komentar. Apa yang harus dikomentari?," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Rabu (24/5/2017).

Ia mengatakan semua orang punya hak yang sama untuk memilih figur kuasa hukum dalam suatu perkara.

"Setiap orang berhak mencari siapa yang menurutnya pantas jadi pengacaranya. Demikian saja," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Diketahui, pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan HTI.

(Baca: Jubir HTI Sebut Anggotanya Diintimidasi Pasca-pengumuman Pembubaran)

Alasan pemerintah ingin membubarkan HTI antara lain: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Sebelumnya, Yusril mengaku siap membela HTI dari upaya pembubaran oleh pemerintah. Ia akan membela siapapun dan kelompok manapun yang ditindas oleh penguasa dengan cara sewenang-wenang di luar hukum.

(Baca: Yusril Yakin HTI Bakal Menang Melawan Pemerintah)

Menurut Yusril, pemerintah tidak bisa mengklaim penafsirannya tentang Pancasila sebagai yang paling benar dan ingin memberangus pihak lain yang berseberangan penafsirannya dengan Pemerintah.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Nasional
Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

Nasional
Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nasional
Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Nasional
Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Nasional
Bharada E Kaget Lihat Lemari Senjata di Rumah Ferdy Sambo

Bharada E Kaget Lihat Lemari Senjata di Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Kejagung Sita 84 Bidang Lahan Milik Benny Tjokro di Kabupaten Bogor

Kejagung Sita 84 Bidang Lahan Milik Benny Tjokro di Kabupaten Bogor

Nasional
Jaksa Ragukan Sprin yang Dikeluarkan Sambo untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Jaksa Ragukan Sprin yang Dikeluarkan Sambo untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Nasional
Jaksa Cecar Wakaden C Biro Paminal soal Surat Penanganan Kasus Brigadir J

Jaksa Cecar Wakaden C Biro Paminal soal Surat Penanganan Kasus Brigadir J

Nasional
Brigadir J Disebut Kerap Membawa Ponsel Milik Putri Candrawathi

Brigadir J Disebut Kerap Membawa Ponsel Milik Putri Candrawathi

Nasional
PKS Sayangkan Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut

PKS Sayangkan Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut

Nasional
Draf Perppu Pemilu Disebut Segera Dikirim ke Jokowi

Draf Perppu Pemilu Disebut Segera Dikirim ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.