Soal Pencalonan Anies, Jusuf Kalla Keberatan terhadap Pernyataan Zulkifli Hasan

Kompas.com - 23/05/2017, 22:53 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Memberikan Keterangan Pers di Rumah Dinas Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akhirnya mengakui bahwa ia keberatan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal perannya dalam pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Zulkifli menyebutkan ada intervensi Kalla pada pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

"Itu kan Pak Zul yang buka itu. Kita punya hak untuk bebas rahasia kan. Lalu kenapa dibuka? Dengan kata intervensi lagi. Sehingga saya keberatan," kata Kalla, di Rumah Dinas Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Kalla menegaskan, ia tidak pernah melakukan intervensi seperti yang disebut Zulkifli.

"Karena saya tidak pernah mengintervensi orang," kata dia.

Menurut Kalla, imbas dari pernyataan Zulkifli memunculkan anggapan publik bahwa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo tak harmonis karena berbeda pilihan pada Pilkada DKI Jakarta.

Baca: Merangkai Cerita tentang Anies dan Peran Wapres Jusuf Kalla

Sebelumnya, Kalla telah membantah pernyataan Zulkifli Hasan. Namun, ia mengakui berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memilih Anies.

"Saya kan ke luar negeri waktu itu. Tentu berbicaralah apa salahnya. Kita bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang? damai kan?" ujar JK, pada 4 Mei lalu.

Ia tak sepakat jika komunikasi yang dilakukannya disebut sebagai intervensi.

Kalla mengatakan, siapapun punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi demokrasi seperti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X