Untuk Tepis Hoaks soal Investasi Asing, Ini Permintaan Khusus Jokowi

Kompas.com - 23/05/2017, 19:05 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016 Fabian Januarius Kuwado/Kompas.comPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016
|
EditorBayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan rakyat mengetahui betul manfaat sebuah investasi, baik investasi dari negara luar atau dalam negeri.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin pihak kementerian hingga pemerintah setempat aktif menjelaskan ke masyarakat tentang imbas positif sebuah investasi.

"Misalnya ada proyek Jakarta-Bandung (kereta cepat), Presiden itu maunya humas pemerintah ikut aktif menjelaskan, ini loh nilai tambahnya. Enggak sekadar bahwa proyek ini nilainya segini," ujar Staf Khusus Presiden Bidang komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

"Kalau perlu dibentuk humas khusus untuk masing-masing proyek. Misalnya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, ada humasnya. Kemudian (proyek hasil investasi) yang lain lagi," kata dia.

Keaktifan pemerintah menjelaskan manfaat sebuah investasi itu juga berguna untuk menutup ruang munculnya berita hoaks yang menyudutkan pemerintah dan tidak produktif bagi masyarakat.

Johan mencontohkan, pernyataan Presiden Jokowi yang pernah "dipelintir" dan dijadikan berita hoaks oleh pihak tertentu.

"Misalnya Presiden ngomong, kita targetkan wisatawan China (ke Indonesia) 10 juta. Tapi, kemudian dipelintir, dibuat menjadi berita hoaks menjadi 10 juta tenaga kerja China, ilegal pula," ujar Johan.

(Baca juga: Alasan Jokowi Libatkan TNI, Polri, dan BIN dalam Urusan Investasi)

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan melibatkan Panglima TNI, Kepala Polri, hingga Kepala BIN dalam hal masuknya investasi di Indonesia. Menurut Jokowi, ini semata-mata demi lancarnya investasi itu sendiri.

"Investasi kan butuh stabilitas di dalam negeri. Nah karena itu Presiden memerintahkan Polri, TNI, BIN dan tiga kepala staf TNI untuk ikut mengamankan," ujar Johan Budi.

"Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia," kata dia.

Stabilitas dalam negeri adalah faktor penting bagi investasi. Sebab, kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi saat ini tengah tinggi-tingginya.

Banyak negara yang melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Oleh sebab itu, situasi sosial dalam negeri haruslah aman serta tertib agar investasi berjalan lancar dan rakyat Indonesia merasakan manfaat positifnya.

(Baca juga: "Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia...")

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X