Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/05/2017, 18:21 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Desakan pembentukan TPF ini karena pengusutan kasus Novel dinilai berjalan lambat.

TPF diharapkan dapat membantu Polri dalam mengusut kasus penyerangan Novel.

"Kasus ini terkesan berlarut-larut karena sudah sejak 11 April atau 42 hari lalu. Menurut para pengadu, pihak kepolisian harus lebih sungguh-sungguh menunjukkan kewibawaan di tengah masyarakat, seperti polisi menangani kasus lainnya," kata Hafid.

Ia mencontohkan, untuk kasus seperti penangkapan teroris, polisi lebih cepat bertindak.

Baca: Kapolri Sebut Miryam Berpotensi Terlibat Kasus Penyiraman Novel

Terhadap seseorang yang diduga terlibat kasus terorisme, polisi sudah bisa membongkar cepat hingga ke jaringannya.

Akan tetapi, hal yang sama tak terjadi dalam penanganan kasus Novel yang tak menunjukkan perkembangan berarti.

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Ansori Sinungan mengatakan, TPF memang harus melalui proses paripurna di Komnas HAM.

Ansori yakin, pembentukan TPF akan disetujui pada paripurna Komnas HAM awal bulan depan.

"Kalau tidak disetujui, kami akan melakukan dengan sub komisi (Komnas HAM) dan gabungan dengan pihak kompeten untuk cari fakta," ujar Ansori.

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Siane Indriani mengatakan, dengan adanya TPF, Komnas HAM berharap dapat berbagi data atau informasi terkait penyerangan Novel dengan kelompok masyarakat sipil di TPF.

Menurut Siane, Komnas HAM sepakat kasus penyerangan Novel bukan kasus biasa.

Oleh karena itu, perlu langkah proaktif semua pihak untuk membantu polisi mengungkap kasus ini.

"Kasus Novel bukan kasus biasa maka harus dituntaskan dengan cara yang luar biasa. Kami sama-sama mendesak polisi lebih giat dan proaktif. Kalau perlu melibatkan banyak pihak untuk cari fakta," ujar Siane.

Kompas TV Pejabat Polda Metro Jaya menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Pemerintah Godok Aturan, Izin Rumah Ibadah Diberikan Lewat FKUB, Bukan Orang per Orang

Pemerintah Godok Aturan, Izin Rumah Ibadah Diberikan Lewat FKUB, Bukan Orang per Orang

Nasional
Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

Data Pemilih Diduga Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Berisiko Adanya Intervensi Keputusan KPU

Nasional
Hari Kedua Kampanye, Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Markas TPN

Hari Kedua Kampanye, Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Markas TPN

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

TPN Ganjar-Mahfud Dorong Kemenkominfo, BSSN, dan KPU untuk Perkuat Keamanan Data Pemilih

Nasional
Cerita Mahfud Diancam 'Bintang 3' untuk Tak Bongkar Korupsi Asabri

Cerita Mahfud Diancam "Bintang 3" untuk Tak Bongkar Korupsi Asabri

Nasional
MK Tolak 'Gugatan Ulang' Syarat Usia Capres-cawapres

MK Tolak "Gugatan Ulang" Syarat Usia Capres-cawapres

Nasional
Airlangga Hartarto Bakal Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran

Airlangga Hartarto Bakal Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran

Nasional
FX Rudy: Bu Mega Itu sampai Saat Ini Belum Sejahtera, Mengalah Terus ke Jokowi

FX Rudy: Bu Mega Itu sampai Saat Ini Belum Sejahtera, Mengalah Terus ke Jokowi

Nasional
Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Nasional
Menkominfo: Data KPU yang Bocor Adalah Data DPT Pemilu 2024

Menkominfo: Data KPU yang Bocor Adalah Data DPT Pemilu 2024

Nasional
Soal Isu Pengunduran Diri Wamenkumham, Yasonna: Itu Terserah Presiden Saja

Soal Isu Pengunduran Diri Wamenkumham, Yasonna: Itu Terserah Presiden Saja

Nasional
Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Nasional
Terkendala Jaringan Saat Sidang 'Online', Hakim Telepon Saksi di Papua dalam Perkara Pengacara Lukas Enembe

Terkendala Jaringan Saat Sidang "Online", Hakim Telepon Saksi di Papua dalam Perkara Pengacara Lukas Enembe

Nasional
Pemilu Dalam Dinamika Geopolitik

Pemilu Dalam Dinamika Geopolitik

Nasional
Luhut Menangis Saat Pelantikannya, KSAD Maruli: Beliau Dulu Punya Cita-cita Jadi KSAD

Luhut Menangis Saat Pelantikannya, KSAD Maruli: Beliau Dulu Punya Cita-cita Jadi KSAD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com