Kompas.com - 23/05/2017, 17:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu menyarankan pemerintah menempuh jalur pengadilan jika ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut dia, jalur pengadilan ditempuh agar tidak menyalahi aturan.

Aturan mengenai mekanisme pembubaran ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Ya dijalani dulu saja (jalur pengadilan)," ujar Erasmus, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/5/2017).

"Pencabutan hak harus lewat jalur pengadilan. Kalau lihat UU Ormas, (upaya pembubaran) kan bisa lewat PTUN," tambah dia.

Baca: Yusril Resmi Ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pembela HTI

Sebelumnya, pemerintah menilai, jalur peradilan membutuhkan waktu panjang.

Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi opsi untuk membubarkan HTI.

Menurut Erasmus, jika pemerintah tetap menerbitkan perppu, langkah itu justru tidak tepat.

Perppu bisa diterbitkan jika ada kekosongan hukum dalam aturan yang ada.

Sementara, mekanisme pembubaran organisasi sudah diatur dalam UU Ormas.

"Kalau enggak ada kekosongan hukum, ya jangan. Nanti berantakan aturannya," kata Erasmus.

Kompas TV Keputusan Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Bulat
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

Nasional
ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

Nasional
BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

Nasional
BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Nasional
Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, 'Lost Contact'

Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, "Lost Contact"

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Ingin 'Happy Ending', yang Diusung Capres 2024 'All Jokowi's Man'

Pengamat Sebut Jokowi Ingin "Happy Ending", yang Diusung Capres 2024 "All Jokowi's Man"

Nasional
Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Nasional
'Fit And Proper Test' Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

"Fit And Proper Test" Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Nasional
Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Nasional
Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi 'King Maker' Pilpres 2024

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi "King Maker" Pilpres 2024

Nasional
Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat 'Prank', yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat "Prank", yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.