Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI

Kompas.com - 23/05/2017, 17:53 WIB
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Senin (9/3/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinPeneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Senin (9/3/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu menyarankan pemerintah menempuh jalur pengadilan jika ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI).

Menurut dia, jalur pengadilan ditempuh agar tidak menyalahi aturan.

Aturan mengenai mekanisme pembubaran ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Ya dijalani dulu saja (jalur pengadilan)," ujar Erasmus, saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/5/2017).

"Pencabutan hak harus lewat jalur pengadilan. Kalau lihat UU Ormas, (upaya pembubaran) kan bisa lewat PTUN," tambah dia.

Baca: Yusril Resmi Ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pembela HTI

Sebelumnya, pemerintah menilai, jalur peradilan membutuhkan waktu panjang.

Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi opsi untuk membubarkan HTI.

Menurut Erasmus, jika pemerintah tetap menerbitkan perppu, langkah itu justru tidak tepat.

Perppu bisa diterbitkan jika ada kekosongan hukum dalam aturan yang ada.

Sementara, mekanisme pembubaran organisasi sudah diatur dalam UU Ormas.

"Kalau enggak ada kekosongan hukum, ya jangan. Nanti berantakan aturannya," kata Erasmus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X