HTI Siapkan 1.000 Advokat Hadapi Gugatan Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2017, 15:57 WIB
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat memberikan keterangan pers terkait pembentukan Tim Pembela HTI di kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017).  Tim pembela tersebut dibentuk untuk menghadapi gugatan pembubaran oleh pemerintah di pengadilan. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoJuru Bicara HTI Ismail Yusanto saat memberikan keterangan pers terkait pembentukan Tim Pembela HTI di kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017). Tim pembela tersebut dibentuk untuk menghadapi gugatan pembubaran oleh pemerintah di pengadilan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto mengatakan, HTI telah membentuk Tim Pembela HTI (TP HTI) untuk menghadapi gugatan pembubaran oleh pemerintah di pengadilan.

Ismail menyebutkan, Tim Pembela HTI terdiri dari sekitar 1.000 advokat yang berasal dari berbagai daerah.

"Untuk melakukan perlawanan dan tindakan hukum, DPP HTI mengumumkan pembentukan TP HTI. TP ini terdiri atas beberapa advokat yang tergabung dalam '1000 Advokat Bela HTI'," ujar Ismail, saat memberikan keterangan pers di Kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017). 

Ismail mengatakan, TP HTI yang berada di bawah koordinasi pengacara Yusril Ihza Mahendra tersebut bertugas menyampaikan pendapat hukum dan pembelaan saat menghadapi gugatan pemerintah.


Selain itu, mereka juga akan melakukan advokasi kepada seluruh anggota HTI yang berada di daerah.

Baca: Yusril Resmi Ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pembela HTI

Menurut Ismail, pasca-pengumuman rencana pembubaran oleh pemerintah, anggota HTI kerap mendapat intimidasi baik dari aparat keamanan maupun ormas lainnya.

"Advokat dari berbagai daerah juga bertugas untuk melindungi anggota HTI dari berbagai upaya intimidasi. Seharusnya intimidasi itu tidak boleh terjadi karena kami belum resmi dinyatakan bubar oleh pengadilan," kata Ismail.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan HTI.

Dalam keputusan tersebut, Menko Polhukam Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Baca juga: Ini yang Diserahkan Polri ke Kemenko Polhukam untuk Bukti Pembubaran HTI

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X