Kompas.com - 23/05/2017, 13:53 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Senin (21/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Senin (21/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Partai Golkar tak keberatan terhadap usulan penambahan pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Adapun soal poin penambahan pimpinan parlemen kini tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR.

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, pihaknya menyerahkan kepada pembahasan yang berlangsung di DPR serta kesepakatan bersama 10 partai yang memiliki perwakilan di DPR.

"Bagi Partai Golkar silakan semuanya, sepanjang ada argumentasi konseptual dan juga format yang kita sepakati bersama. Silakan itu," ujar Idrus disela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

(Baca: Menyoal Urgensi Rencana Penambahan Kursi di DPR)

Idrus menganggap usulan semacam itu wajar sebagai aspirasi yang berkembang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal terpenting adalah melakukan pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan politik.

"Yang penting ada argumentasi yang menjadi dasar kesepakatan-kesepakatan politik itu dan menjadi konsensus bersama," ucap Idrus.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

 

(Baca: Alasan Sejumlah Fraksi Gulirkan Penambahan Kursi DPR)

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi. Politisi Golkar itu juga mengatakan, usulan penambahan jumlah kursi muncul belakangan dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras saat pembahasan Revisi UU MD3.

"Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru. Dan belum tahu, 6 (kursi MPR) itu buat siapa, 2 (kursi DPR dan DPD) buat siapa. Kami tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya, tapi kami akan bikin regulasinya aja. Masalah itu kan ada mekanismenya," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Kompas TV Drama “Berebut Kursi” di DPD (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.