Kompas.com - 23/05/2017, 12:51 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa dirinya bersedia menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Yusril siap membela HTI dari upaya pembubaran oleh pemerintah.

"Pada dasarnya saya akan membela siapapun dan kelompok manapun yang ditindas oleh penguasa dengan cara sewenang-wenang di luar hukum. Demokrasi, hukum dan keadilan harus ditegakkan," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/5/2017).

Yusril mengatakan, pemerintah tidak bisa mengklaim penafsirannya tentang Pancasila sebagai yang paling benar dan ingin memberangus pihak lain yang berseberangan penafsirannya dengan Pemerintah.

"Saya berkeyakinan HTI berada pada posisi yang benar. Mereka tidak bisa dibubarkan sewenang-wenang dengan cara-cara di luar hukum," ucap Yusril.

(baca: Hadapi Pemerintah, HTI Tunjuk Yusril sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum)

Rencananya, pada Selasa siang ini, Yusril dan tim kuasa hukumnya akan menggelar jumpa pers.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya mengatakan, Yusril ditunjuk sebagai koordinator anggota tim kuasa hukum HTI.

Selain Yusril, mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga akan menjadi anggota dalam tim tersebut.

(baca: Ketum PBNU Berterima Kasih Pemerintah Bubarkan HTI)

Ismail menjelaskan, tim kuasa hukum HTI bertugas untuk mencermati apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Tim pembela ini tugasnya adalah mencermati, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bila diperlukan kemudian mengambil mungkin mengeluarkan pendapat atau pembelaan hukum," kata Ismail.

Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan HTI.

Dalam keputusan tersebut, Menko Polhukam Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

(baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Kuat Ma'ruf soal 'Duri Dalam Rumah Tangga' Sambo dan Putri

Penjelasan Kuat Ma'ruf soal "Duri Dalam Rumah Tangga" Sambo dan Putri

Nasional
Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Nasional
Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Nasional
BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

Nasional
Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Nasional
Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

Nasional
Hasil 'Lie Detector'-nya Berbohong, Kuat Ma'ruf: Yang Benar Sayalah, Itu Kan Robot!

Hasil "Lie Detector"-nya Berbohong, Kuat Ma'ruf: Yang Benar Sayalah, Itu Kan Robot!

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Mengaku Diminta Ferdy Sambo Berbohong

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Mengaku Diminta Ferdy Sambo Berbohong

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Berikut 12 Aturan yang Dianggap Bermasalah

RKUHP Disahkan Hari Ini, Berikut 12 Aturan yang Dianggap Bermasalah

Nasional
Hendra Kurniawan Bakal Bertemu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Sidang

Hendra Kurniawan Bakal Bertemu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Sidang

Nasional
PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

PPKM Diperpanjang Jelang Nataru hingga 9 Januari, Seluruh Wilayah Level 1

Nasional
Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.