Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Tegaskan Golkar Dukung Pembubaran HTI

Kompas.com - 23/05/2017, 06:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa mesti dipertahankan.

Ia menegaskan, Golkar mendukung sikap pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Salah satunya adalah organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengajukan pembubaran ormas tersebut.

(Baca: "Seharusnya HTI Bersyukur Bisa Hidup di Indonesia")

"Termasuk pembubaran HTI. Tetapi kebijakan itu harus ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Novanto saat membawakan pidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).

Novanto menuturkan bahwa semua pihak tak boleh menutup mata atas munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Kondisi ini, kata dia, diperparah dengan polarisasi dan fragmentasi di masyarakat sebagai dampak pertarungan Pilkada.

Selain itu, Golkar juga mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo untuk memberantas PKI.

"Jika PKI muncul kembali ke permukaan, maka harus ditindak dengan tegas," kata Ketua DPR RI itu.

(Baca: Hadapi Pemerintah, HTI Tunjuk Yusril sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum)

Sejalan dengan Novanto, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono juga meminta agar DPP Partai Golkar mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut.

Termasuk keinginan pemerintah untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Sudah semestinya kita mendukung, termasuk diterbitkannya sebagai Perppu," ujar Agung.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com