Jujur kepada Penyidik, Staf Kemendagri Malah Dimarahi Terdakwa Kasus E-KTP

Kompas.com - 22/05/2017, 20:39 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pemeriksa dan penerimaan barang Kementerian Dalam Negeri Endah Lestari mengaku disuruh memanipulasi jumlah pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Manipulasi itu dilakukan pada berita acara serah terima barang.

Permintaan itu dilontarkan oleh mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Endah mengatakan, jumlah e-KTP yang harus dikerjakan sebanyak 145 juta keping.

Kenyataannya, hanya 122 juta keping e-KTP yang baru jadi.

Endah juga menyampaikan kepada Sugiharto bahwa prestasi konsorsium PNRI sebagai pelaksana masih jauh dari target.

Namun, Sugiharto memaksa agar dibuat seolah proyek sudah jadi sepenuhnya.

"PPK (Sugiharto) bilang ada jaminan garansi untuk selesaikan 145 juta (keping). Kemudian dibuat berita acara 145 juta," ujar Endah, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Baca: Staf Dukcapil Diperintahkan Bakar Dokumen Setelah KPK Usut Kasus E-KTP

"Pekerjaan belum 100 persen tapi disuruh bikin sudah 145 juta," lanjut dia.

Tak hanya itu, Endah juga diminta berbohong di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai jumlah e-KTP yang dikerjakan.

Sejak penyelidikan e-KTP dimulai, Endah diingatkan untuk mengaku bahwa target 100 persen tercapai.

"Intinya mengatakan pencetakan e-KTP sudah 145 juta tahun 2013," kata Endah.

Akan tetapi, Endah mengaku tak bisa berbohong di hadapan penyidik.

Endah luluh saat diingatkan penyidik soal kejujuran sehingga dia terpengaruh secara psikologis.

Akhirnya, ia mengungkapkan yang sebenarnya bahwa baru 122 juta keping e-KTP yang jadi.

Ketika mengetahui Endah jujur di hadapan penyidik, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, berang.

"Sedikit marah. Karena waktu itu saya di bawah sumpah di KPK, terus terang saya tidak bisa tutupi bahwa memang pencetakan waktu itu sudah 145 juta," kata Endah.

Kompas TV Sidang E-KTP Periksa 6 Saksi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.