Terdakwa e-KTP Minta Uang, Anak Buah Sampai Harus Gadai BPKB Mobil

Kompas.com - 22/05/2017, 19:58 WIB
Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman menjalani sidang ketujuh perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGTerdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman menjalani sidang ketujuh perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubag Perbendaharaan Sesditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Junaidi, mengaku pernah diminta mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, untuk mencari pinjaman uang dalam waktu singkat. Saat itu, ia dipanggil ke ruangan Irman untuk membahasnya.

"Saya dipanggil pak Irman jam 11.00, pak Irman minta saya tolong carikan pinjaman," ujar Junaidi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Namun, Irman meminta uang itu harus sudah ada di meja kerjanya sore hari itu juga. Akhirnya, Junaidi menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya untuk memenuhi permintaan Irman. Ia menggadaikan BPKB mobil ke Bambang, rekan sesama bendahara.

"Saya pinjam Rp 100 juta. Gadaikan BPKB mobil," kata Junaidi.

(Baca: Staf Dukcapil Diperintahkan Bakar Dokumen Setelah KPK Usut Kasus E-KTP)

Setelah itu, Junaidi menyerahkan uang tersebut kepada Irman. Ia mengaku tidak tahu untuk apa uang tersebut.

Hingga saat ini, Junaidi mengaku uangnya belum dikembalikan Irman sama sekali. Junaidi selama ini menyicil sendiri Rp 100 juta itu ditambah bunga untuk menebus BPKB mobilnya.

"Sampai sekarang masih kurang Rp 10 juta lagi," kata Junaidi.

 

(Baca: Ada SPJ Fiktif Senilai Rp 2,5 Miliar dalam Pembukan Proyek E-KTP)

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Kerugian negara tersebut diakibatkan penggelembungan anggaran dalam pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Kompas TV KPK Periksa Saksi Lain Kasus Korupsi E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

7 Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Varian Omicron

Nasional
Indonesia Buka Pintu Wisata 'Travel Bubble' Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Indonesia Buka Pintu Wisata "Travel Bubble" Batam-Bintan-Singapura di Tengah Lonjakan Omicron

Nasional
Pastikan 'Bed Occupancy Rate' RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pastikan "Bed Occupancy Rate" RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Nasional
Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Kasus Omicron Makin Banyak, Menkes Perintahkan Percepat Deteksi Lewat PCR SGTF

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.