Kompas.com - 22/05/2017, 17:29 WIB
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Adam Mulya dan Adelline Syahda,  Komisioner KPU Hasyim Asyari, dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017). Fachri FachrudinPeneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Adam Mulya dan Adelline Syahda, Komisioner KPU Hasyim Asyari, dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Adam Mulya menilai aturan ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) berpotensi melanggar hak konstitusional, jika diterapkan pada pemilu 2019.

Adam menyoroti kemungkinan lolosnya partai baru pada tahap verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2019.

"Misal Partai Perindo, Partai Idaman, lolos verifikasi, PSI juga (lolos verifikasi) untuk pemilu 2019, ketika diterapkan PT bagaimana untuk parpol baru? Ini akan menjadi inkonstitusional apabila parpol baru tak diakomodir," ujar Adam usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

 

(Baca: Pemerintah Tolak Ambang Batas 0 Persen)

Menurut Adam, yang menjadi acuan dari presidential threshold adalah kursi anggota parlemen dari suatu partai. Oleh karena itu, presidential treshold dapat diterapkan jika partai peserta pemilu telah mengikuti kontestasi pada pemilu sebelumnya.

Sedangkan pada 2019, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu kan akan jadi dualisme. Di satu sisi akan menerapkan pemilu serentak, tapi di sisi lain menerapkan PT tapi tidak mengakomodir parpol baru," kata Adam.

Terkait presidential threshold yang masih menjadi polemik dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR, sudah mengerucut menjadi tiga opsi, yakni 0 persen, 20-25 persen, dan 5 persen usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

UPDATE: Tambah 50 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 143.049

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.