Tak Diberangkatkan First Travel, Belasan Calon Jemaah Umrah Mengadu ke DPR

Kompas.com - 22/05/2017, 13:52 WIB
Agus Sutarman Perwakilan Jemaah Umroh melapor ke Komisi VIII DPR karena tak diberangkatkan oleh agen travel Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comAgus Sutarman Perwakilan Jemaah Umroh melapor ke Komisi VIII DPR karena tak diberangkatkan oleh agen travel
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah calon jemaah umrah yang tak diberangkatkan oleh agen travel menyambangi Komisi VIII DPR, Senin (22/5/2017).

Namun, tak ada satupun anggota Komisi VIII yang hadir. Mereka lantas dipertemukan dengan staf Komisi VIII.

Agus Sutarman, perwakilan jemaah umrah yang hendak melapor mengaku telah membayar sebesar Rp 20 juta.

Ia merupakan jemaah umrah dari Jawa Timur yang menggunakan jasa First Travel.

(baca: Jangan Terkecoh Promo Umrah Murah...)

Agus mengatakan, dia beserta rombongan jemaah umrah dari Jawa Timur lainnya sudah berada di Jakarta selama 10 hari.

"Awalnya mau diberangkatkan 12 Mei sebanyak 193 orang. Akhirnya dijadwalkan ulang tanggal 18. Nah, 18 Mei yang berangkat ternyata cuma 45 orang. Sisanya kami masih terkatung-katung," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

"Tapi First Travel masih membayar hotel dan makan awalnya. Tapi Jumat kemaren kami datangi ke kantornya sampe jam 2 malam, enggak ada putusan apa-apa sama sekali. Malah hotel kami dan makan distop mulai kemaren," lanjut dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihak First Travel masih belum bisa dihubungi. Agus menyatakan, kedatangannya ke DPR untuk meminta bantuan anggota Dewan di Komisi VIII untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Apalagi, Agus mengungkapkan, First Travel masih beriklan dan menerima jemaah umroh untuk diberangkatkan.

"Ini karena kami keterbatasan waktu dan kami kehabisan duit, nanti sore kami mau pulang, karena enggak ada uang. Nanti sore kami buru-buru makanya kami ke sini karena terbang nanti sore ke Surabaya," ujar Agus.

"Mungkin (lapor) ke Bareskrim. Karena kami keterbatasan waktu. Tapi ada jemaah yang di belakang kami yang dijanjikan jalan tanggal 13 Mei mau melaporkan. Ini dibagi dua. Sebagian pulang dan juga ada yang tetap lapor," lanjut dia.

Kompas.com masih meminta tanggapan First Travel perihal aduan calon jemaan tersebut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X