Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum

Kompas.com - 22/05/2017, 06:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menyebutkan bahwa selama setahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu mengalami penurunan.

"Catatan yang saya sempat baca, elektabilitas (Golkar) turun, tren turun. Yang saya takutkan dari posisi Golkar partai atas kalau nanti penurunan ini akan berbahaya. Bisa enggak kita ke nomor dua lagi," ungkap Akbar dalam diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II di Bali yang digelar Minggu (21/5/2017) hingga Selasa (23/5/2017), mantan Ketua DPR RI tersebut berharap topik konsolidasi menjadi perhatian lebih pengurus Golkar.

"Beri kurun waktu tertentu, harus diselesaikan dalam waktu singkat," ujar dia.

Apalagi, lanjut Akbar, pada 2018 mendatang, Golkar harus menghadapi Pilkada serentak dan pada tahun 2019, ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Menurut Akbar, Golkar harus terus menggenjot elektabilitas lagi.

Selain itu, lanjut Akbar, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dilaksanakan, yaitu rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016 lalu.

"Misalnya konsolidasi organisasi dan berbagai produk putusan Munaslub lainnya yang berkaitan institusi di internal partai," ujar Akbar.

(Baca juga: Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar)

Novanto, lanjut Akbar, memang sudah bersilaturahim dengan pengurus Golkar di penjuru Indonesia. Namun konsolidasi itu dinilai belum maksimal. Buktinya, banyak jabatan DPD tingkat I yang dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt).

"Ini memperlihatkan belum terkonsolidasi dengan baik dan mekanisme organisasi belum berjalan baik," ujar Akbar.

 

Kompas TV Keutuhan Golkar Terancam? (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Nasional
Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Nasional
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Nasional
DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Nasional
Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com