Akbar Tandjung: Baru Pertama Kali Saya Dengar Pak Jokowi Bilang Gebuk

Kompas.com - 21/05/2017, 23:47 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung agak terkejut ketika Presiden Joko Widodo mengatakan, akan 'menggebuk' ormas anti-Pancasila dan gerakan yang dinilai berhaluan komunis di Indonesia.

Akbar menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut memiliki arti bahwa pemerintah akan benar-benar menegakkan Pancasila di Indonesia.

"Baru pertama kali saya mendengar Pak Jokowi bilang gebuk ya. Itu artinya beliau menganggap serius," ujar Akbar kepada wartawan usai menghadiri diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Karena keseriusan Presiden tersebut, lanjut Akbar, publik seharusnya memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah. Akbar yakin pemerintah tidak salah sasaran dalam hal 'menggebuk' ormas anti-Pancasila dan gerakan yang dinilai berhaluan komunis.

Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung
"Kalau istilah beliau gebuk, itu artinya tindakan tidak ragu dan tegas terhadap mereka yang membawa pikiran tidak sejalan dengan konstitusi dan Pancasila. Saya pikir beralasan sikap tegas beliau tersebut," ujar Akbar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia.

Penegasan itu diungkapkan Presiden di depan 1.500 prajurit TNI usai menunaikan salat Jumat dan santap siang di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Oleh sebab itu, jika ada organisasi masyarakat yang ingin keluar atau mengganggu ideologi Pancasila serta pilar negara yang lain, yakni UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka itu dianggap bertentangan dengan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang

Jokowi pun memastikan, negara tidak akan diam dalam menghadapi gerakan-gerakan yang merongrong tersebut.

"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Jokowi. Tidak hanya yang anti-Pancasila, bahkan negara juga akan 'menggebuk' ormas yang berhaluan komunis.

Hal itu diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah organisasi terlarang.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja

Kompas TV Jokowi: Yang Melawan Konstitusi akan Digebuk

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X