Kompas.com - 21/05/2017, 23:08 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritik tajam kebijakan partainya sendiri di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto.

Langkah-langkah politik yang dilakukan Novanto serta kroni-kroninya dinilai menunjukkan dua hal, yakni kepanikan Novanto yang tengah dirundung perkara korupsi dan ketidaksolidan partai.

"Langkah-langkah internal Partai Golkar sekarang ini menunjukan dirinya (Novanto) panik dan tidak solid," ujar Doli dalam sebuah diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Langkah-langkah yang menunjukkan kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar tersebut dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2017 di mana Novanto disebut terlibat perkara korupsi e-KTP dalam sebuah persidangan.

Novanto pun mulai melancarkan sejumlah langkah yang dinilai Doli merupakan upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah pertama yang dimaksud, yakni memberi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Padahal waktu itu kami sudah katakan bahwa prosesnya (internal mendukung Basuki) terlalu terburu-buru dan itu kelihatan hanya demi kepentingan beberapa orang saja," ujar Doli.

"Dan yang paling penting, dukungan tersebut sangatlah bertentangan dengan karakteristik Partai Golkar yang nasionalis religius. Terbukti akhirnya (Basuki) kalah kan?" lanjut dia.

Baca: Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Langkah Golkar yang dinilai bentuk kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar selanjutnya, yakni munculnya usul nota dari Fraksi Golkar ke pimpinan DPR RI untuk mendorong Presiden Joko Widodo mencabut status cegah dan tangkal Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.

"Ada juga soal permintaan fraksi Golkar yang meminta merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, yang terakhir itu kemarin mendorong hak angket untuk KPK. Jadi ini sudah ke mana-mana ini," ujar Doli.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong supaya Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Jaksa Cecar Olly Terkait Prosedur Penganggaran di Banggar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.