Kompas.com - 21/05/2017, 20:30 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya berfokus untuk menjerat pelaku dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

KPK juga diminta mengoptimalkan pengembalian uang negara yang hilang sekitar Rp 2,3 triliun dalam kasus tersebut.

Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Jentera dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat baru ada sekitar 10 orang yang telah mengaku menerima uang dan menyerahkan uang tersebut kepada KPK.

Namun, penyerahan uang tersebut masih jauh dari nilai kerugian negara yang ditemukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami mendorong KPK mendalami apakah uang yang dikembalikan itu sesuai dengan yang mereka terima, atau pihak lain yang menerima uang tapi tidak mau mengakui," ujar M Al Ayyubi Harahap dari BEM STHI Jentera di Kantor ICW Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Baca: Dari Novanto hingga Gamawan, Ini 7 Fakta Menarik Sidang ke-15 E-KTP

Beberapa yang telah mengakui dan menyerahkan uang kepada KPK yakni, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggrani dan politisi Partai Demokrat Djafar Hafsah.

Dalam persidangan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Diah mengaku menerima 500.000 dollar AS. Sementara, Djafar mengaku menerima Rp 1 miliar.

Kompas TV 7 Saksi Hadir di Lanjutan Sidang E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Nasional
Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Nasional
Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Nasional
Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Nasional
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.