Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/05/2017, 13:47 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai tidak netral dalam menyikapi konfik perebutan kepemimpinan DPD.

Setjen DPD dinilai terlalu berpihak kepada Oesman Sapta Odang yang kini memimpin DPD.

"Sudah semestinya Setjen netral. Dalam hal ini, semestinya status quo. Tidak boleh ada pimpinan yang dapat fasilitas manakala ada dualisme," ujar Charles Simamora dari Pusat Studi Konstitusi dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Polemik jabatan pimpinan di DPD bermula dari adanya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan.

(Baca: Kebijakan Oesman Sapta soal Anggaran DPD Dinilai Bisa Timbulkan Korupsi)

Pada 30 Maret, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan kedua Tata Tertib DPD itu.

Namun, pada awal April, sebagian anggota DPD tetap menjalankan pemilihan hingga dini hari dan menetapkan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD. Sebagian anggota DPD kemudian pengangkatan Oesman adalah tindakan ilegal.

Menurut Charles, saat legalitas jabatan Oesman Sapta diragukan, Setjen DPD seharusnya tidak mengikuti kebijakan anggaran yang diputuskan oleh Oesman.

Selain itu, Setjen juga seharusnya tidak memberikan fasilitas dinas dan tunjangan kepada Oesman.

(Baca: Soal Pembekuan Dana Reses Anggota, Sekjen DPD Bantah Berpolitik)

Charles mengatakan, Setjen DPD seharusnya tidak mendukung pembekuan dana reses terhadap para anggota yang tak mendukung kepemimpinan Oesman Sapta dan dua wakilnya Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Kami kritisi netralitas Setjen yang berpihak pada Oso, misalnya untuk membekukan dana reses. Setjen dan pimpinannya telah melanggar undang-undang karena menghalangi anggota DPD dalam melaksanakan tugas," kata Charles.

Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu 'Reshuffle' Rabu Pon 1 Februari

Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu "Reshuffle" Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Nasional
Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Nasional
Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Isu "Reshuffle" Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Nasional
Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.