Negara di Kawasan ASEAN Dinilai Perlu Buat Konvensi Perubahan Iklim

Kompas.com - 20/05/2017, 22:54 WIB
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno (kiri) Saat Memberikan Keterangan Pers Dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comDeputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno (kiri) Saat Memberikan Keterangan Pers Dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) dinilai perlu membuat konvensi pengendalian perubahan iklim. Langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menyikapi perubahan iklim dunia, khususnya di kawasan ASEAN.

Indonesia saat ini hanya berpegangan atas hasil konferensi pengendalian perubahan iklim PBB (COP 21 UNFCCC) yang diselenggarakan di Paris, November-Desember 2015 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa belum ada konvensi atau perjanjian antar negara di Asia Tenggara yang mengikat secara hukum tentang perubahahan iklim.

"Konvensi terorisme, perdagangan dan kemitraaan, untuk trafficking ada juga. Tapi konvensi untuk perubahan iklim belum ada di kawasan ASEAN," kata Havas dalam Jakarta Geopolitical Forum, di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

(Baca: Inilah Wajah Sebenarnya dari Perubahan Iklim)

Menurut Havas, Indonesia punya peran penting terkait persoalan tersebut di kawasan ASEAN. Sebab, Indonesia memiliki laut dan hutan yang amat luas dibandingkan negara-negara lain.

"Apa yang bisa kita lalukan untuk kawasan Asia Tenggara. Kita tak boleh fokus ke ketahanan domestik, harus ada ada juga norma-norma di kawasan yang mengikat secara hukum mengenai dampak peruahan iklim," ungkap Havas.

"Ini memerlukan strategi. Karena kalau ingin menciptakan instrumen, maka anda perlu strategi untuk mengimplementasikannya terlebih dulu. Baru kemudian gandeng negara lain," kata dia.

Havas berujar, sejatinya banyak langkah yang bisa dilakukan Indonesia di kawasan ASEAN. Tetapi, jika ingin menciptakan diplomasi perubahan iklim yang komprehensif, Havas menyarankan Indonesia ambil langkah lebih dulu.

"Kita harus memulainya lebih dulu. Indonesia perlu mengambil posisi sebagai pemimpin," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X