Negara di Kawasan ASEAN Dinilai Perlu Buat Konvensi Perubahan Iklim

Kompas.com - 20/05/2017, 22:54 WIB
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno (kiri) Saat Memberikan Keterangan Pers Dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comDeputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno (kiri) Saat Memberikan Keterangan Pers Dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) dinilai perlu membuat konvensi pengendalian perubahan iklim. Langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menyikapi perubahan iklim dunia, khususnya di kawasan ASEAN.

Indonesia saat ini hanya berpegangan atas hasil konferensi pengendalian perubahan iklim PBB (COP 21 UNFCCC) yang diselenggarakan di Paris, November-Desember 2015 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa belum ada konvensi atau perjanjian antar negara di Asia Tenggara yang mengikat secara hukum tentang perubahahan iklim.

"Konvensi terorisme, perdagangan dan kemitraaan, untuk trafficking ada juga. Tapi konvensi untuk perubahan iklim belum ada di kawasan ASEAN," kata Havas dalam Jakarta Geopolitical Forum, di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

(Baca: Inilah Wajah Sebenarnya dari Perubahan Iklim)

Menurut Havas, Indonesia punya peran penting terkait persoalan tersebut di kawasan ASEAN. Sebab, Indonesia memiliki laut dan hutan yang amat luas dibandingkan negara-negara lain.

"Apa yang bisa kita lalukan untuk kawasan Asia Tenggara. Kita tak boleh fokus ke ketahanan domestik, harus ada ada juga norma-norma di kawasan yang mengikat secara hukum mengenai dampak peruahan iklim," ungkap Havas.

"Ini memerlukan strategi. Karena kalau ingin menciptakan instrumen, maka anda perlu strategi untuk mengimplementasikannya terlebih dulu. Baru kemudian gandeng negara lain," kata dia.

Havas berujar, sejatinya banyak langkah yang bisa dilakukan Indonesia di kawasan ASEAN. Tetapi, jika ingin menciptakan diplomasi perubahan iklim yang komprehensif, Havas menyarankan Indonesia ambil langkah lebih dulu.

"Kita harus memulainya lebih dulu. Indonesia perlu mengambil posisi sebagai pemimpin," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X