Negara di Kawasan ASEAN Dinilai Perlu Buat Konvensi Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) dinilai perlu membuat konvensi pengendalian perubahan iklim. Langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menyikapi perubahan iklim dunia, khususnya di kawasan ASEAN.

Indonesia saat ini hanya berpegangan atas hasil konferensi pengendalian perubahan iklim PBB (COP 21 UNFCCC) yang diselenggarakan di Paris, November-Desember 2015 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa belum ada konvensi atau perjanjian antar negara di Asia Tenggara yang mengikat secara hukum tentang perubahahan iklim.

"Konvensi terorisme, perdagangan dan kemitraaan, untuk trafficking ada juga. Tapi konvensi untuk perubahan iklim belum ada di kawasan ASEAN," kata Havas dalam Jakarta Geopolitical Forum, di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

(Baca: Inilah Wajah Sebenarnya dari Perubahan Iklim)

Menurut Havas, Indonesia punya peran penting terkait persoalan tersebut di kawasan ASEAN. Sebab, Indonesia memiliki laut dan hutan yang amat luas dibandingkan negara-negara lain.

"Apa yang bisa kita lalukan untuk kawasan Asia Tenggara. Kita tak boleh fokus ke ketahanan domestik, harus ada ada juga norma-norma di kawasan yang mengikat secara hukum mengenai dampak peruahan iklim," ungkap Havas.

"Ini memerlukan strategi. Karena kalau ingin menciptakan instrumen, maka anda perlu strategi untuk mengimplementasikannya terlebih dulu. Baru kemudian gandeng negara lain," kata dia.

Havas berujar, sejatinya banyak langkah yang bisa dilakukan Indonesia di kawasan ASEAN. Tetapi, jika ingin menciptakan diplomasi perubahan iklim yang komprehensif, Havas menyarankan Indonesia ambil langkah lebih dulu.

"Kita harus memulainya lebih dulu. Indonesia perlu mengambil posisi sebagai pemimpin," ucap dia.