Demokrat: Jika Antasari Tak Minta Maaf ke SBY, Biar Publik Menilai

Kompas.com - 20/05/2017, 15:51 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, disaksikan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah (kiri) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (kanan), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2009). KOMPAS/ALIF ICHWANPresiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, disaksikan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah (kiri) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (kanan), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2009).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan tuntutan agar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta maaf kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) bukan dari Ketum Partai Demokrat itu.

Menurut Roy, tuntutan permintaan maaf yang disampaikan koleganya, yakni Wakil Ketua Umun Partai Demokrat Syariefufdin Hasan, itu bersifat pribadi.

"Itu statemen pendapat pribadi saja. Kalau ada permintaan dari teman saya atau kader Demokrat ya hormati saja, itu baik-baik saja," ujar Roy usai diskusi di bilangan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Roy, SBY merupakan sosok yang bijaksana. Oleh karena itu, terlepas dari permintaan maaf akan disampaikan atau tidak, SBY sudah bebesar hati atas tudingan Antasari.

Menurut Roy, wajar bila Partai Demokrat meminta dan menunggu permintaan maaf disampaikan Antasari. Sebab, tudingan Antasari terhadap SBY pada Februari 2017 lalu dinilai tak berdasar dan berlatar belakang politis. Apalagi, diucapkannya satu hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

(Baca: Demokrat Minta Antasari Minta Maaf Secara Terbuka kepada SBY)

"Kalau (permintaan maaf) itu dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan biar masyarakat yang menilai," kata Roy.

Sebelumnya, Syariefuddin menilai Antasari perlu meminta maaf kepada SBY jika nantinya kepolisian benar-benar menghentikan perkara yang dilaporkan tak dilanjutkan ke tahap selanjutnya lantaran tak ditemukan bukti baru.

(Baca: Laporan Kriminalisasi Antasari Kemungkinan Tak Berlanjut ke Penyidikan)

Antasari menganggap ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya. Ia menduga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perancang skenario tersebut. Syarief menilai permintaan maaf kepada SBY perlu dilakukan karena saat melayangkan laporan tersebut, Antasari juga menyampaikannya ke depan publik

"Antasari harus secara fair menyatakan maaf kepada publik ya, menyatakan maaf kepada Pak SBY di depan publik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X