Komnas HAM Dinilai Tak Nyaring Bersuara untuk Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 19/05/2017, 20:31 WIB
Aktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali Ketika Ditemui pada Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comAktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali Ketika Ditemui pada Aksi Kamisan ke-493 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis reformasi 1998, Mohamad Syafi’ Ali alias Savic Ali,  mengkritik kinerja komisioner Komnas HAM pada dua periode ke belakang.

Menurut dia, Komnas HAM minim sumbangsih untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa silam.

"Tidak banyak bersuara untuk kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM tidak mampu mengadvokasinya. Saya kira ini sudah dua periode tidak banyak memberi sumbangan terhadap penyelesaian kasus HAM," kata Savic kepada Kompas.com, Jumat (19/5/2017).

Menurut Savic, para komisioner kurang berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

"Komitmen orangnya kurang, meliputi pengetahuan, keberanian. Karena untuk membela HAM itu butuh nyali. Karena yang melakukan pelanggaran HAM itu sebagian besar dilakukan negara," ujar dia.

Ia juga menilai, Komnas HAM justru menjadi lembaga yang sangat birokratif.

Komnas HAM seakan lupa tugas pokok dan fungsi lembaganya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca: PSHK: Kinerja Komnas HAM Minim Inovasi Tuntaskan Kasus Masa Lalu

"Dia bukan lagi sebagai lembaga yang benar-benar mendedikasikan kepada perlindungan HAM. Mestinya Komnas HAM menjadi institusi yang memperjuangankan perlindungan HAM," kata Savic.

Sebelumnya, pada Aksi Kamisan ke-493, di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017), Savic menilai, 19 tahun berlalu, penuntasan hukum atas peristiwa pelanggaran HAM Mei 1998 tak banyak kemajuan berarti.

"Sekarang sudah 19 tahun. Presiden juga sudah ganti beberapa kali, dwi fungsi ABRI juga dicabut. Tapi penegakan hukum nyaris tak ada kemajuan. Sampai hari ini tak banyak kemajuan," kata Savic.

Baca: 19 Tahun Penegakan Hukum Kasus HAM '98 Dinilai Nyaris Tak Ada Kemajuan

Ia juga mencontohkan, penegakan hukum kasus tersebut seperti berhenti, tak sesuai harapan para pejuang HAM dan keluarga korban.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.