Kompas.com - 19/05/2017, 17:35 WIB
Ketiga dari Kiri: Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi di bilangan Halimun, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017). Fachri FachrudinKetiga dari Kiri: Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi di bilangan Halimun, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengimbau DPR agar lebih memerhatikan jadwal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Hingga Kamis (18/5/2017) kemarin, DPR belum mengesahkan RUU tersebut.

Padahal, awalnya RUU Pemilu ditargetkan selesai pada 28 April 2017.

"Perlu ditekankan kembali ke DPR untuk memerhatikan jadwal penyelesaian RUU yang molor," ujar Ray, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut Ray, molornya pembahasan RUU Pemilu karena banyaknya wacana yang dikaji.

Wacana itu di antaranya, terkait dana saksi pemilu, sistem pemilihan terbuka atau tertutup untuk pemilihan anggota legislatif, ambang batas parlemen dan presiden, serta penambahan atau pengurangan anggota KPU.

Baca: Ini Empat Isu dalam RUU Pemilu yang Bakal Divoting di Paripurna

Padahal, menurut Ray, isu yang digulirkan itu tak substansial dampaknya bagi masyarakat dan cenderung pada kepentingan partai politik.

"Kesan saya, sebetulnya, lebih banyak suka-suka DPR daripada hitungan urgent atau enggaknya untuk kepentingan warga," kata Ray.

Ray mengatakan, persoalan yang seharusnya direspons oleh DPR adalah menjawab kegundahan masyarakat. Sebab, kini masyarakat merasa aspirasinya tidak lagi terwakili.

"Problem kita apa dalam sistem politik ini, kalau kita bisa definisikan masalah kita sebagai bangsa, maka kita dapat menemukan jawaban tepat daripada utak-atik sana-sini tapi tak menjawab keresahan masyarakat," kata Ray.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X