Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menteri Yohana soal Kondisi Kehidupan Perempuan di Afghanistan

Kompas.com - 19/05/2017, 14:37 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise berkesempatan hadir dan menjadi pembicara dalam acara "Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace" di Afghanistan 15-16 Mei 2017 kemarin.

Pertemuan itu tak lain adalah untuk menyoroti peran dan kontribusi perempuan di Afghanistan bagi perdamaian. Usai pulang dari negara konflik tersebut, ia bercerita bagaimana perjuangannya untuk hadir menghormati undangan sang tuan rumah, yakni Ibu negara Afganistan Rula Gani.

"Saya aslinya tidak diizinkan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Karena sehari sebelum berangkat ada bom bunuh diri. Jaraknya dari hotel saya empat kilometer," kata Yohana di kantornya, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

(Baca: Indonesia Menerima 150 Rekomendasi Terkait Hak Perempuan dan Anak)

Dilarang Kemenlu, Yohanna pun tetap ngotot untuk bisa berangkat ke Afghanistan. Beruntung, akhirnya Presiden Joko Widodo pun memberikan izin dirinya pergi ke negara yang hancur karena invasi militer Amerika Serikat tersebut.

"Setelah itu saya minta izin Presiden ketika di Papua. Beliau izinkan saya pergi. Didukung juga ibu Iriana yang mengizinkan saya pergi," kata dia.

Menginjakkan kaki di Afgahnistan, ia sudah disambut unjuk rasa dan pengawalan militer yang ketat. Ia mengaku sempat ada perasaan khawatir akan keselamatan dirinya dan rombongan.

"Tiba di sana disambut ada demo sekitar airport. Jalur kami jalur hijau sudah dijaga (militer) mungkin perintah Presiden. Diantar ke hotel dijaga ketat tentara. Merasa ngeri. Penjagaan ketat sekali," ungkap dia.

(Baca: Perempuan dan Bonus Demografi)

Namun, ia coba untuk meyakinkan diri, yakni selama niatnya tulus maka Tuhan akan menjaga keselamatannya bersama rombongan lain dari Kementerian PPPA.

"Kami tetap kuat dan percaya masuk dengan misi kemanusiaan masuk dengan kasih ingin bantu perempuan di Afganistan," ujar Yohanna.

Selama di Afghanistan, ia jarang sekali melihat perempuan lalu lalang di jalan atau di ruang publik lainnya, tak seperti laki-laki. Hal itu salah satunya akibat perang berkepanjangan di negara tersebut yang tak kunjung usai.

"Perempuan Afganistan mengalami penderitaan luar biasa, tidak dapat hak dasar seperti pendidikan dan lain-lain. Perempuan sangat jarang jalan di publik, kebanyakan laki-laki," kata dia.

(Baca: Setahun, 115 Perempuan di Bengkulu Diperkosa)

Terlebih, budaya patriarki di Afgahnistan memang masih sangat tinggi. Imbasnya, hak-hak perempuan masih belum sepenuhnya diberikan dan dihargai.

"Perempuan belum dihargai penuh. Perempuan dianggap urusan domestik. Budaya patriarki masih tinggi. Man dominated. Kerja di rumah, jarang di jalan," ujar Yohanna.

Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas langkah pemerintah Afghanistan yang membuat taman khusus bagi para perempuan, yakni Women Garden, demi memenuhi hak-hak kaum Hawa.

Di taman tersebut, para perempuan Afghanistan bisa berkumpul, dan berbagi banyak hal dengan para perempuan lain di negaranya.

"Ada Women Garden. Kebanyakan ditutup tembok tinggi. Anak-anak dan perempuan safe di dalam, karena laki-laki tidak boleh masuk," kata dia.

"Woman Garden tempat berkumpul berbagi suka duka. Inisiatif Ibu negara dan Presiden Afghanistan. Ada pertokoan juga di dalamnya, bisa untuk kegiatan jual beli sesama perempuan," tutup Yohana.

Kompas TV Puluhan perempuan yang mengenakan celana ketat terjaring razia penegakan hukum syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com