Demokrat Minta Antasari Minta Maaf Secara Terbuka kepada SBY

Kompas.com - 19/05/2017, 12:24 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, disaksikan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah (kiri) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (kanan), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2009). KOMPAS/ALIF ICHWANPresiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, disaksikan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah (kiri) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji (kanan), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2009).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umun Partai Demokrat Syarieffudin Hasan menilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar perlu meminta maaf terkait laporannya ke Bareskrim Polri.

Permintaan maaf itu perlu dilakukan jika nantinya kepolisian benar-benar menghentikan perkara itu karena tak ditemukan bukti.

"Antasari harus secara fair menyatakan maaf kepada publik ya, menyatakan maaf kepada Pak SBY di depan publik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Antasari menganggap ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya. Ia menduga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perancang skenario tersebut. Syarief menilai permintaan maaf kepada SBY perlu dilakukan karena saat melayangkan laporan tersebut, Antasari juga menyampaikannya ke depan publik.

"Seharusnya juga dia melakukan hal yang sama," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.

(Baca: Polisi Tak Punya Bukti Baru Terkait Laporan Kriminalisasi Antasari)

Selain itu, Syarief menuturkan seharusnya Bareskrim Polri memiliki sikap terhadap warga negara yang memberikan laporan palsu untuk ditindaklanjuti.

"Harus ada sanksinya. Sehingga jangan tiap warga negara berikan laporan-laporan yang tidak benar ke penegak hukum," tuturnya.

Namun, terkait hal ini Demokrat belum memikirkan langkah berikutnya.

"Ya kita lihat saja nanti ke depan," kata Syarief.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X