Sekretaris Utama BIN Bantah Ada Larangan Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang

Kompas.com - 19/05/2017, 10:45 WIB
Surat edaran yang beredar. Kiri, surat edaran berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang. Kanan, surat edaran tanpa ada larangan berjenggot dan bercelana cingkrang. IstimewaSurat edaran yang beredar. Kiri, surat edaran berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang. Kanan, surat edaran tanpa ada larangan berjenggot dan bercelana cingkrang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani membantah telah menandatangani surat edaran yang melarang pegawai BIN berjenggot, berambut panjang, dan menggunakan celana cingkrang.

Zaelani menegaskan surat yang belakangan beredar tidak benar.

"Bahwa Surat Edaran tertanggal 15 Mei 2017 dengan Kop Surat BIN yang saya tanda tangani berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang adalah tidak benar," kata Zaelani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/5/2017).

Zaelani mengatakan, surat edaran yang benar telah diterbitkan sebelumnya di internal BIN pada 5 April 2017.

Dalam surat edaran itu, tak ada larangan berjenggot, berambut panjang atau menggunakan celana cingkrang.

Dalam surat itu, hanya tertulis "Diperintahkan kepada seluruh pegawai BIN untuk menaati segala peraturan yang ada dalam berpenampilan dan berperilaku demi terwujudnya insan BIN yang profesional, obyektif, dan berintegritas".

"Kami harapkan klarifikasi ini dapat memperjelas keadaan yang sebenarnya," ucap Zaelani.

Keterangan Zaelani ini berbeda dari keterangan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya.

Seperti dikutip Tribunnews.com, Sundawan membenarkan adanya surat edaran yang melarang pegawai BIN berjenggot dan menggunakan celana cingkrang.

"Lewat aturan ini kami ini ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian," kata Sundawan.

Sundawan heran Surat Edaran bernomor SE-28/V/2017 tentang aturan tersebut bisa diketahui publik luas di media sosial.

"Ini urusan internal bukan konsumsi publik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X