Kompas.com - 19/05/2017, 10:19 WIB
Kompas TV Seperti apa langkah ke depan pasca ketua umum partainya ditetapkan sebagai tersangka kasus megakorupsi E-KTP?
|
EditorSandro Gatra

6. Jaksa telusuri airan uang untuk Gamawan

Selain Azmin, jaksa juga menanyakan Afdal Noverman soal aliran uang untuk Gamawan. Afdal mengaku tiga kali meminjamkan uang kepada Gamawan Fauzi.

Pertama, pada 2013 Gamawan meminjam uang Rp 1 miliar untuk membeli sebidang tanah di Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, pada akhir 2014, Gamawan pernah meminjam uang Rp 200 juta untuk membiayai pengobatan.

Selanjutnya, Gamawan pernah meminjam lagi uang sebesar Rp 300 juta. Uang itu digunakan Gamawan untuk membeli ternak.

Total uang yang dipinjamkan kepada Gamawan sebesar Rp 1,6 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut, Gamawan disebut diperkaya sebesar 4,5 juta dollar AS, atau lebih dari Rp 60 miliar.

Pada Maret 2011, Andi Narogong, pengusaha pelaksana proyek e-KTP memberikan uang kepada Gamawan melalui Afdal Noverman sejumlah 2 juta dollar AS.

Tujuannya, agar pelelangan pekerjaan proyek e-KTP tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi.

Pada Juni 2011, Andi kembali memberikan uang pada Gamawan melalui adiknya, Azmin Aulia, sejumlah 2,5 juta dollar AS.

Pemberian uang bertujuan untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang.

7. Kabur ke Singapura

Paulus terpaksa memberikan keterangan melalui telekonferensi, karena ia berada di Singapura dan tidak dapat kembali ke Indonesia.

Keberadaan Paulus di luar negeri bukan tanpa alasan. Persoalan dalam proyek pengadaan e-KTP ternyata menimbulkan konflik dan membuatnya harus melarikan diri ke luar negeri.

Perusahaan Paulus menjadi salah satu anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), yang dimenangkan dalam lelang proyek pengadaan e-KTP.

Dalam proyek e-KTP, PT Sandipala diberi tugas untuk mencetak blanko, melakukan personalisasi data dan mendistribusikan 103 juta keping e-KTP.

Di awal proyek, Paulus lebih dulu memesan chip yang akan digunakan untuk proyek e-KTP.

Paulus memesan 172 juta kartu chip yang akan digunakan untuk memenuhi target pencetakan.

Namun, setelah chip tersedia, ternyata chip tersebut tidak sesuai dengan e-KTP. Paulus kemudian menolak membayar seluruh chip yang telah ia pesan sejak awal.

Oleh pihak penyedia, Paulus kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan penipuan.

Tidak hanya itu, Paulus mendapat teror secara fisik atas persoalan tersebut. Setelah mendapat serangkaian serangan, sejak Maret 2012, Paulus dan keluarganya tinggal di Singapura.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Nasional
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Nasional
OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

Nasional
Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Nasional
Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.