Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2017, 08:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seolah mau-tak mau dalam mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semangat pengajuan hak angket sempat kencang digulirkan namun belakangan justru tampak ketidakjelasannya. Satu persatu fraksi mulai ramai menyatakan penolakan.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto memprediksi kemungkinan besar hak angket tersebut akan gugur. Menurutnya, hal itu disebabkan karena para anggota dewan pada akhirnya membaca tekanan atau suara publik atas penolakan hak angket.

Jika hak angket dilanjutkan, maka sama saja dengan bunuh diri politik bagi partai politik yang mendukungnya. Apalagi, Pemilu 2019 sudah semakin dekat.

"Ini bisa diprediksi ke depannya hak angket ini tidak akan, kemungkinan besar tidak akan berlanjut," kata Toto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/5/2017) malam.

(Baca: Bamus Tunda Tindaklanjuti Hak Angket KPK)

Kalkulasi perhitungan politik jelang Pemilu 2019 dinilai menjadi hitung-hitungan sejumlah partai politik untuk menentukan sikap terhadap hak angket. Risikonya, adalah tidak dipilih lagi pada Pemilu Legislatif 2019.

Toto menilai, kepentingan partai amat besar untuk membangun citra agar dicintai oleh publik dan tetap dipilih pada Pemilu 2019. Partai pun berpikir ulang untuk menyerang KPK.

"Kalau rasionalitas mereka masih jalan, maka upaya pelemahan KPK itu akan gembos dengan sendirinya," tutur dia.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai dinamika sikap fraksi terhadap hak angket KPK yang cenderung berubah-ubah menunjukkan ketidakjujuran motivasi para anggota dewan untuk mendorong penggunaan hak angket. Motivasi tersebut yakni memperkuat institusi pemberantasan korupsi.

(Baca: SBY: Hak Angket DPR terhadap KPK Berbahaya)

Jika motivasi tersebut kuat, kata Lucius, maka seharusnya tak akan ada gerakan maju-mundur dari masing-masing fraksi untuk menentukan sikap terkait hak angket. Ia menilai, para anggota dewan tak punya keberanian untuk melawan opini publik yang menentang hak angket tersebut.

"Fakta bahwa semua fraksi belum juga menyetorkan nama anggota yang akan menjadi anggota pansus membuktikan kegamangan yang melanda semua fraksi di DPR," ucap Lucius.

Namun, dengan dinamika yang ada, Lucius meminta publik tak mudah percaya. Sebab, meski sampai hari ini belum ada fraksi yang menyerahkan nama untuk perwakilan di Panitia Khusus (Pansus) hak angket belum berarti benar-benar gugur.

"Sikap fraksi sampai saat ini baik yang setuju atau pun yang menolak, tak perlu kita percaya. Sebelum pansus benar-benar terbentuk, maka fraksi manapun tak layak dipercaya untuk sikap mereka," kata dia.

Selanjutnya: Hak angket ditunda

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com