Kompas.com - 18/05/2017, 20:27 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai ada komunikasi yang masih belum nyambung di antara fraksi-fraksi di DPR terkait penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai perlu ada komunikasi intensif antar pimpinan fraksi di DPR. Secara pribadi Nasir menilai hal itu diperlukan agar isu hak angket KPK tidak simpang siur.

"Saya mengusulkan ada komunikasi di tingkat pimpinan fraksi-fraksi, bahkan melibatkan ketua umum (partai) sehingga persepsinya sama," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

(Baca: Bamus Tunda Tindaklanjuti Hak Angket KPK)

 

Ia menceritakan awal mula tercetusnya usul hak angket tersebut, yakni pada rapat kerja Komisi III dengan KPK beberapa waktu lalu.

Salah satu alasannya adalah untuk mengungkap kebenaran terkait pernyataan penyidik KPK yang menyebut enam nama anggota Komisi III DPR menekan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani.

Usia KPK, kata dia, sudah di atas 10 tahun sehingga perlu dievaluasi, terutama terkait akuntabilitasnya.

Terlebih saat ini tak ada badan khusus yang mengawasi KPK.

(Baca: Tak Dukung Hak Angket, Demokrat Khawatir Kerja KPK Terhambat)

"Sehingga tidak ada seolah-olah pansus ini mau menyelamatkan seseorang. Ini kan masih seliweran isu ini. Kita ini belajar dari pansus hak angket century bagaimana komunikasi yang dibangun," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski begitu, Fraksi PKS telah tegas menolak hak angket tersebut dan telah disampaikan pada rapat paripurna DPR, Kamis siang.

"Tadi akhirnya klimaks dari apa yang terjadi di DPP PKS bahwa PKS tidak bersedia menggunakan hak angket itu dan tidak mengirim anggota-anggota untuk duduk di pansus hak angket. Institusi jelas, clear," ucap Nasir.

Kompas TV Sidang Paripurna DPR Lanjut Bahas Hak Angket KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Nasional
Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.