Kompas.com - 18/05/2017, 15:44 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah adil dalam membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pembubaran orgisasi kemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Taufik menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan perppu untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Perppu itu kan kewenangan pemerintah. Tapi perppu ada masa tanggap waktunya yang harus dijadikan undang-undang yang harus disetujui DPR. Itu tidak hanya pada salah satu pihak saja," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Politisi PAN itu menambahkan, semestinya pemerintah juga membuat perppu untuk membubarkan pihak-pihak yang menebar pornografi, paham separatisme, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Jangan haya masalah terorisme dan Islam radikal. Tapi pihak-pihak yang bertentangan dengan falsafah hidup Pancasila harus diproses. Baik itu pornografi, terorisme, narkoba. Semuanya. itu kan beban pemerintah juga," kata politisi PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan perppu untuk mempercepat upaya pembubaran HTI.

"Di UU Ormas memang ada tahapannya lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul Jaksa Agung kan memungkinkan dengan Perppu," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, rencana pembubaran HTI melalui penerbitan perppu merupakan langkah yang sesuai prosedur hukum.

Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban negara yang sedang membangun.

"Pembubaran itu tetap di jalur hukum karena memang kita negara hukum, jelas ya," ujar Wiranto.

"HTI ini satu gerakan dakwah, tetapi dalam dakwah itu substansinya mengandung satu gerakan politik dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khilafah," kata dia.

(Baca: Wiranto Sebut Pembubaran HTI Pakai Perppu Tak Langgar Prosedur Hukum)

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.