Dilantik Jadi Dubes, Rusdi Kirana Lepas Jabatan Wantimpres dan Lion Air

Kompas.com - 18/05/2017, 12:50 WIB
Rusdi Kirana usai dilantik menjadi dubes Malaysia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINRusdi Kirana usai dilantik menjadi dubes Malaysia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana memastikan bahwa ia sudah melepas jabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebelum dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

"Sudah dilepas," kata Rusdi seusai pelantikannya sebagai Dubes RI untuk Malaysia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Rusdi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menunjuk penggantinya sebagai anggota Wantimpres.

Meski ia menjadi Wantimpres merepresentasikan Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi menilai,  penggantinya tak harus berasal dari partai yang sama.

"Tergantung dari Presiden," ujar Rusdi.

Sementara terkait posisi di perusahaan Lion Group, Rusdi menegaskan bahwa ia sudah tidak menjabat di perusahaan penerbangan itu dalam waktu yang cukup lama.

"Direksi-direksi kami yang menjalankan," kata dia.

Baca: Rusdi Kirana Akui Minta Jabatan Dubes Malaysia ke Jokowi

Rusdi mengakui, ia yang meminta jabatan Dubes Malaysia kepada Jokowi.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, nantinya Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu tenaga kerja yang ada di sana untuk mengembangkan diri.

Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

"Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM," kata Rusdi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X