Dilantik Jadi Dubes, Rusdi Kirana Lepas Jabatan Wantimpres dan Lion Air

Kompas.com - 18/05/2017, 12:50 WIB
Rusdi Kirana usai dilantik menjadi dubes Malaysia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINRusdi Kirana usai dilantik menjadi dubes Malaysia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana memastikan bahwa ia sudah melepas jabatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebelum dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

"Sudah dilepas," kata Rusdi seusai pelantikannya sebagai Dubes RI untuk Malaysia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Rusdi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menunjuk penggantinya sebagai anggota Wantimpres.

Meski ia menjadi Wantimpres merepresentasikan Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi menilai,  penggantinya tak harus berasal dari partai yang sama.

"Tergantung dari Presiden," ujar Rusdi.

Sementara terkait posisi di perusahaan Lion Group, Rusdi menegaskan bahwa ia sudah tidak menjabat di perusahaan penerbangan itu dalam waktu yang cukup lama.

"Direksi-direksi kami yang menjalankan," kata dia.

Baca: Rusdi Kirana Akui Minta Jabatan Dubes Malaysia ke Jokowi

Rusdi mengakui, ia yang meminta jabatan Dubes Malaysia kepada Jokowi.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, nantinya Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu tenaga kerja yang ada di sana untuk mengembangkan diri.

Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

"Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM," kata Rusdi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X