Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR Nilai Hukum Cambuk Pasangan LGBT di Aceh Diskriminatif

Kompas.com - 18/05/2017, 12:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengkritik keras hukuman terhadap pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Aceh.

MT (24) asal Langkat, Sumatera Utara dan MH (20) warga Jeunieb Kabupaten Bireun ditangkap warga karena melakukan diduga hubungan sesama jenis pada 28 Maret 2017.

Mereka dihukum masing-masing 85 kali cambuk oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh.

"Aturan pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka," kata Supriyadi melalui siaran pers, Kamis (18/5/2017).

Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar “Jarimah Liwat”. Berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ancaman hukumannya masing-masing 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Kasus ini merupakan kasus liwat pertama yang menggunakan dasar hukum Qanun Jinayat sejak diberlakukan pada 2015.

Di samping liwat, Qanun juga mengatur mengenai “musahaqah", yakni aturan pidana yang ditujukan bagi LGBT dalam Pasal 64 dengan ancaman hukuman yang sama.

Menurut Supriyadi, aturan tersebut menimbulkan stigma luar terhadap kelompok LGBT sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka. Ia menilai, sejak awal aturan ini keliru dan seharusnya ditolak.

"Pertama, aturan ini merusak hak privasi dan membuka intervensi yang luar biasa terhadap hak-hak yang paling privat dengan cara menakutkan dan memalukan," kata Supriyadi.

(Baca juga: Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang "Tutup Mata")

Selain itu, aturan tersebut juga memberikan legitimasi bagi negara untuk memberikan hukuman yang berat bagi WNI yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.

Mereka disasar dengan ancaman pidana yang tinggi dengan hukuman cambuk dan denda. Menurut Supriyadi, hukuman cambuk tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

"Tidak ada dasar legitimasinya di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia jelas menolak corporal punishment (hukuman badan)," kata dia.

Sedangkan ancaman hukuman pidana penjara 100 bulan, kata Supriyadi, telah membuka peluang terdakwa memilih hukuman cambuk yang dianggap lebih cepat.

Ia juga mengritik praktik pengadilan di Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus-kasus Qanun Jinayat, khususnya akses advokat dan bantuan hukum.

Aspek mengenai bantuan hukum dalam Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat cenderung lemah.

Mayoritas tersangka dan terdakwa yang dijerat oleh pasal-pasal tersebut tidak memiliki akses dukungan advokat atau pengacara untuk membantu mereka dalam persidangan.

"Dalam kasus ini, ICJR tidak melihat adanya dukungan advokat dan bantuan hukum yang diberikan untuk membantu pembelaan hak-hak mereka di depan pengadilan. Padahal, ancaman pidana yang diancamkan termasuk pidana berat," kata Supriyadi.

Kompas TV Puluhan perempuan yang mengenakan celana ketat terjaring razia penegakan hukum syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan Agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com