Meski Dicabut Izinnya, Perusahaan Ini Masih Aktif Salurkan TKI Ilegal

Kompas.com - 18/05/2017, 08:47 WIB
 470 TKI ilegal yang berasal dari beberapa Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Malaysia memilih pulang dengan biaya sendiri ke Indonesia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kamis (20/4/2017). Ratusan TKI illegal tersebut kebanyakan melanggar ketentuan imigrasi Malaysia karena dokumen yang mereka miliki sudah tidak berlaku atau masuk ke Negara Malasia secara ilegal. KOMPAS.com/Sukoco 470 TKI ilegal yang berasal dari beberapa Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Malaysia memilih pulang dengan biaya sendiri ke Indonesia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kamis (20/4/2017). Ratusan TKI illegal tersebut kebanyakan melanggar ketentuan imigrasi Malaysia karena dokumen yang mereka miliki sudah tidak berlaku atau masuk ke Negara Malasia secara ilegal.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri menggrebek PT Bidar Timur yang merupakan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) di kawasan Cawang, Dewi Sartika, Jakarta.

Dari tempat itu, ditemukan tujuh calon tenaga kerja Indonesia yang ditampung untuk dipekerjakan di luar negeri secara ilegal. Pasalnya, diketahui bahwa PT Bidar Timur tak lagi mengantungi izin PPTKIS sejak awal tahun ini.

"Pendampingan oleh Kementerian Disnaker saat penggeledahan menyatakan bahwa PT. BT sudah dicabut ijinnya sejak 12 Januari 2017 kemarin," ujar Kepala Satgas TPPO Bareskrim Polri Kombes Pol Ferdy Sambo, melalui keterangan tertulis, Kamis (18/5/2017).

"Tapi hingga hari ini masih melakukan kegiatan perekrutan dan pengiriman calon TKI," lanjut dia.

(Baca: Umroh, Jadi Salah Satu Modus Praktek Perdagangan Orang)

Tujuh orang calon TKI tersebut terdiri dari empat laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga perempuan itu diketahui merupakan titipan PT Putra Pertiwi Jaya Lestari yang akan melaksanakan medical check-up di klinik kesehatan yang letaknya bersebelahan dengan PT Bidar Timur.

Polisi juga mengamankan sopir dari PT PPJL yang mengantarkan tiga perempuan tersebut. Ferdy menambahkan, penggerebekan ini merupakan pengembangan dari laporan yang sebelumnya telah masuk.

Dari penggeledahan menggeledah, polisi menemukan fakta pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan informasi yang diterima, PT BT merupakan "undercover" dari PT Mushofahah.

"Jadi, PT M operasionalnya menggunakan PT BT. File yang kami temukan saat menggeledah di PT. BT, menegaskan adanya kerjasama antara kedua perusahaan dan pengurusnya saling terkait antara dua perusahaan itu," kata Ferdy.

(Baca: Perdagangan Orang Kian Marak, Polri Anggap Perlu Ratifikasi Regulasi)

Setelah dikonfirmasi ke Kementerian Disnaker, ternyata memang PT Bidar Timur izinnya sudah dicabut. Dari lokasi penggeledahan, polisi menyita tiga lembar tiket pesawat Srilanka Air Lines bertanggal 10 Mei 2017 dengan rute dari Kuala Lumpur ke Kolombo, kemudian ke Riyadh.

Selain itu, disita juga tiga lembar tiket pesawat Lion Air beserta boarding pass tertanggal 9 Mei 2017 dengan rute Jakarta ke Kuala Lumpur. Kemudian, tiga lembar boarding pass Air Asia tertanggal 9 Mei 2017 dengan rute Jakarta ke Kuala Lumpur. Polisi juga menyita sejumlah dokumen milik PT Bidar Timur.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X