Kompas.com - 17/05/2017, 22:05 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai bahwa gerakan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada hakikatnya merupakan gerakan politik dan bukan gerakan dakwah Islam.

Hal tersebut dilontarkannya dengan mengutip perkataan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Muzzadi.

"Soal khilafah, Almarhum KH Hasyim Muzzadi pernah mengatakan bahwa gerakan khilafah adalah politik bukan gerakan dakwah," ujar Lukma,n dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memperteguh Keindonesiaan' di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Lukman menjelaskan, HTI melalui gerakan khilafahnya berupaya untuk mengganti tatanan pemerintahan dan kenegaraan.

Gerakan HTI dinilainya berupaya untuk meruntuhkan empat pilar atau konsensus dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Keempat konsensus tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika gerakan tersebut berhasil, lanjut Lukman, maka sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga berubah.

Menurut Lukman, pemerintah sudah mendapat banyak masukan untuk mengambil tindakan terhadap HTI.

"Pemerintah harus jelas memberikan sinyal sikap politik bahwa kami tidak bisa menolerir ormas yang mengajak banyak orang untuk mengganti, mengubah tatanan negara bangsa. karena ini bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik," kata Lukman.

"Pemerintah tidak boleh diam melihat bahwa sendi-sendi bangsa itu dirongrong, kita menghargai kebebasan orang tapi kalau sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa negara, tidak boleh diam," lanjut dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan bahwa HTI merupakan lembaga dakwah dan selama ini menyampaikan dakwah yang bernapaskan Islam.

Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Oleh sebab itu, Ismail menilai tuduhan HTI sebagai ormas anti-Pancasila tidak benar. 

Kompas TV Akbar mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI melalui proses hukum yang sah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Nasional
Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Nasional
Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.