Kompas.com - 17/05/2017, 18:50 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik pasca-penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 memunculkan polarisasi di masyarakat. Polarisasi diprediksi bertahan lama dan meluas ke luar Jakarta, jika rekonsiliasi tidak segera dilakukan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, ajakan rekonsiliasi tidak akan efektif jika tidak mencari tahu penyebab terbelahnya masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta.

"Tanpa upaya membenahi faktor utamanya, imbauan itu hanya akan jadi rutinitas yang justru membiarkan kuman penyakitnya membesar," kata Ray Rangkuti melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5/2017).

Ray menilai salah satu penyakit yang muncul pasca-Pilkada DKI Jakarta adalah politik identitas. 

Selama penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, isu primordial terkait suku, agama, ras, dan antargolongan secara vulgar ditampilkan, hingga akhirnya terbentuk sekat sosial di masyarakat.

Identitas perbedaan keimanan seseorang begitu gencar disuarakan. Rumah-rumah ibadah juga dipergunakan untuk mempertegas perbedaan tersebut.

Tidak hanya itu, identitas suku atau etnik juga dipergunakan untuk memperkeruh suasana. Persoalan inilah yang harus dihapuskan dalam upaya rekonsiliasi pasca-Pilkada DKI Jakarta, agar tidak terulang pada pilkada atau pilpres di masa depan.

"Ajakan dan imbauan (rekonsiliasi) tersebut sebaiknya diiringi dengan ajakan untuk berkomitmen teguh bahwa isu SARA sama sekali tak dapat diperkenankan dalam hajatan politik," kata Ray.

(Baca juga: Sinyal Rekonsiliasi Pasca-Pilkada DKI Jakarta...)

Sebelumnya, pengamat sosial sekaligus dosen Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati berpendapat, rekosiliasi nasional perlu dilakukan oleh para elite politik. Caranya, dengan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah.

Para elite politik harus menjelaskan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses pilkada hanya merupakan bagian dari kontestasi politik, terlepas dari isu kesukuan dan agama.

Cara tersebut efektif, sebab hubungan patron klien masih kental di sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat akan cenderung mendengarkan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar.

"Elite politik harus meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada hanya menjadi bagian dari kontestasi politik," tutur Devie.

Kompas TV Dinamika politik di Ibu Kota pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama belum juga mereda.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Projo Bakal Dukung Jika Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Projo Bakal Dukung Jika Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Nasional
DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

Nasional
Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

Nasional
BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

BNPT dan Lemhannas Inggris Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Nasional
Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Fraksi PKS Sebut Penunjukan Luhut Urusi Masalah Migor Berpotensi Langgar UU Kementerian

Nasional
Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Video Viral Oknum Jaksa Menyawer, Kejagung Perintahkan Kejati Sumsel Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Luhut Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Hanya Jalankan Perintah Presiden

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

Nasional
Jokowi dan Peluangnya sebagai 'King Maker' Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Nasional
Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Nasional
Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Nasional
Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.