Kompas.com - 17/05/2017, 16:23 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang calon anggota Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Beka Ulung Hapsara berpendapat, seharusnya Komnas HAM segera membawa hasil investigasi masalah pelanggaran HAM pada 1965 ke pengadilan.

Hal itu diungkapkan Beka, ketika mengikuti seleksi terbuka uji publik untuk mengisi komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

Sebab, kata dia, bukti-bukti yang didapat dari investigasi yang dilakukan telah lengkap. Investigasi lanjutan pun tidak diperlukan lagi, cukup langsung diteruskan ke meja hijau.

(Baca: Pansel Pastikan Calon Komisioner Komnas HAM dari FPI Punya Kesempatan Sama)

"Bukti investigasi yang ada di Komnas HAM itu sudah cukup. Investigasi enggak perlu dilakukan lagi dan harus diteruskan ke pengadilan," ujar Beka.

Tak hanya itu, kata dia, penuntasan pelanggaran HAM 1965 juga perlu mendapatkan dukungan dari parlemen. Karenanya, lobi-lobi partai politik dan legislator di DPR pun diperlukan.

"Yang diperlukan sekarang adalah perlunya lobi ke DPR, partai, supaya isu 1965 enggak hanya hanya dari korban, masyarakat sipil dan Komnas HAM, tetapi juga parlemen sehingga jadi isu besar," kata dia.

Calon komisioner Komnas HAM lainnya, Achmad Romsan mengatakan bahwa lembaga penjaga HAM itu juga perlu menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kerja sama itu untuk memasukkan persoalan HAM menjadi kurikulum pembelajaran kepada siswa di sekolah.

"Kurikulum HAM itu diperlukan mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur," kata akademisi hukum dari Universitas Sriwijaya, Palembang tersebut.

"Tawuran, pelecehan seksual di kalangan anak kecil, remaja, dan lainnya. Maraknya masalah tersebut karena tidak jelasnya kurikulum HAM di sekolah," lanjut dia.

Terlebih, kata dia, saat ini kurikulum tentang HAM itu hanya diajarkan di tingkat kuliah kepada mahasiswa yang khusus mengambil bidang hukum.

(Baca: Ini Tahapan Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022)

"Kita harus kerja sama membangun kurikulum HAM. Ini sama dengan pendidikan pancasila dan agama serta HAM yang harus masuk dalam mata kuliah yang wajib," ungkap dia.

Diketahui, sebanyak 60 calon anggota Komnas HAM akan mengikuti seleksi terbuka uji publik untuk mengisi komisioner periode 2017-2022 pada 17-18 Mei 2017 ini.

Seleksi 60 orang itu dibagi menjadi dua gelombang, hari ini dan besok. Per harinya seleksi akan diikuti sebanyak 30 calon.

Usai uji publik, akan dilakukan penelusuran latar belakang para calon Komisioner Komnas HAM, yang melibatkan tokoh masyarakat, Ormas dan LSM.

Nantinya dipilih 28 orang untuk maju ke tahap selanjutnya yakni, penelusuran latar belakang calon.

Proses tahapan selanjutnya adalah uji psikotes dan wawancara akhir. Nantinya dari 28 disaring lagi menjadi 14 orang dan diajukan ke DPR untuk diseleksi lagi menjadi tujuh orang untuk disahkan.

Kompas TV Pengacara Rizieq Shihab membenarkan kliennya meminta bertemu dengan Komnas HAM di Eropa.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, Antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, Antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materil 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materil "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Nasional
Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

Nasional
Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.