Kompas.com - 17/05/2017, 15:59 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagai upaya untuk mempercepat pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dikhawatirkan mengancam demokrasi.

"Kalau misal Perppu dimasukkan agar bisa mempercepat proses pembubaran tersebut. Itu justru agak berbahaya bagi proses demokratisasi kita ke depan," kata Refly kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (17/5/2017).

Refly khawatir, Perppu itu tidak hanya akan memberangus HTI, tetapi juga Oimas-ormas lainnya.

"Tidak hanya melihat HTI, tapi melihat adanya ancaman dari pembubaran Ormas lainnya. Bukan tidak mungkin suatu saat jika tidak sesuai dengan kehendak pemerintah, dibubarkan juga. Karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," terang Refly.

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

Karena itu, ia mengingatkan sebelum Perppu diterbitkan oleh Pemerintah, langkah-langkah yang ada di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) untuk membubarkan Ormas harus ditaati terlebih dulu.

"Istilahnya bukan membubarkan tapi mencabut badan hukum, atau status terdaftarnya. HTI ini kan berbadan hukum, nah dicabutnya lewat pengadilan," kata dia.

"Sebelum ke pengadilan maka harus ada proses-proses yang harus dilalui. Proses itu mulai dari langkah persesuai, peringatan 1, 2, 3. Lalu penghentian dana hibah atau bantuan dan pelarangan kegiatan," lanjut Refly.

Kata Refly, demi asas keadilan, proses tersebut harus dilalui oleh pemerintah dalam upayanya untuk membubarkan HTI.

"Keadilan itu harus ditegakkan, due process of law yakni mendengarkan kedua belah pihak, tidak hanya pemerintah. Tapi juga HTI melalui proses peradilan, proses yang harus fair," tutup Refly.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta dan Syahrir

Nasional
Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Nasional
Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Nasional
Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Nasional
Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Nasional
[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny 'Gentleman' karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny "Gentleman" karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

Nasional
Mengapresiasi Misi Sulit Jokowi yang Melewati Nyali Modi dan Xi Jinping

Mengapresiasi Misi Sulit Jokowi yang Melewati Nyali Modi dan Xi Jinping

Nasional
Usai dari Ukraina, Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Rusia untuk Temui Putin

Usai dari Ukraina, Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Rusia untuk Temui Putin

Nasional
DPR Akan Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Hari Ini

DPR Akan Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Hari Ini

Nasional
Tanggal Merah Bulan Juli 2022

Tanggal Merah Bulan Juli 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.