Kompas.com - 17/05/2017, 11:15 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera menghapus Pasal 156a dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama. Adapun revisi KUHP sendiri saat ini tengah dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Permintaan tersebut dituangkan ke dalam bentuk petisi dari laman change.org dengan judul: "Presiden Jokowi, Hapuskan Pasal 156a tentang Penodaan Agama dari Revisi KUHP".

Telah digulirkan dalam waktu sepekan, hingga Selasa (16/5/2017) malam petisi yang disusun oleh Gita Putri Damayana dan Gita Syahrani telah didukung oleh 9.845 orang.

Adapun petisi tersebut bergulir dipicu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dinilai terbukti melakukan penistaan agama.

"Apakah kamu dan cuitanmu akan jadi korban selanjutnya?" tulis Gita dalam petisi tersebut.

(Baca: Menimbang Pasal Penistaan Agama dalam KUHP)

Adapun selain kepada Presiden, petisi tersebut juga ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly.

Kasus Ahok disebut bukan menjadi satu-satunya melainkan sudah banyak terjadi di masa lalu. Seperti kasus yang menimpa Arswendo Atmowiloto, Gafatar, Lia Eden, hingga H.B. Jassin.

Gita menuturkan, kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa Pasal 156a KUHP kerap digunakan untuk menghakimi keyakinan dan gagasan seseorang.

"Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang salah," ujarnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Nasional
KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

Nasional
RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Nasional
Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Nasional
Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Nasional
Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Nasional
Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Nasional
Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Nasional
Polri Melawan Arus

Polri Melawan Arus

Nasional
Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Nasional
Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Nasional
Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Nasional
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.