Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2018, 171 Daerah Akan Dikumpulkan

Tenggat waktu 27 September

Sebelumnya, KPU mengungkapkan bahwa masih terdapat 10 daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak 2018 mendatang. Daerah tersebut, rata-rata didominasi kabupaten/kota.

"Ada 10 kabupaten dan kota yang belum menganggarkan biaya Pilkada Serentak 2018. Untuk pengajuan anggaran untuk provinsi umumnya aman," kata Pramono Ubaid Tanthowi, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Salah satu dari 10 daerah tersebut yakni kota Pangkalpinang, provinsi Bangka Belitung. Lainnya KPU enggan membeberkan secara detil. KPU khawatir, lambatnya penyusunan anggaran akan menghambat tahapan awal persiapan Pilkada serentak 2018.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan anggarannya setidak-tidaknya melalui APBD Perubahan 2017. Apalagi, anggaran Pilkada dari APBD atau APBD Perubahan diperlukan untuk proses rekruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), pembiayaan alat peraga kampanye dan lainnya.

(Baca: Pilkada Serentak Berikutnya Digelar 27 Juni 2018)

KPU menargetkan anggaran Pilkada Serentak 2018 sudah dapat disepakati pengajuannya antara pemerintah daerah dengan penyelenggara setempat pada 27 September mendatang.

"Kesepakatan itu harus sudah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD juga harus ditandatangani dalam satu kali kesempatan agar tidak menghambat proses pencairan dana Pilkada," ucap dia.

"Sebab, kami akan menetapkan tahapan Pilkada Serentak pada 14 Juni. Sehingga masih tersisa beberapa bulan untuk melakukan supervisi menuntaskan NPHD," kata dia.

Diketahui, sampai saat ini pengajuan anggaran pembiayaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp 12,6 triliun. Nilai tersebut belum termasuk 10 daerah yang belum mengalokasikan anggaran Pilkada.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Pemilihan Gubernur digelar di 17 daerah, Pemilihan Bupati di 115 daerah dan Pemilihan Walikota di 39 daerah.