Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 16/05/2017, 22:59 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 10 daerah belum mengalokasikan anggaran untuk Pilkada Serentak 2018 mendatang. Daerah tersebut, rata-rata didominasi kabupaten/kota.

"Ada 10 kabupaten dan kota yang belum menganggarkan biaya Pilkada Serentak 2018. Untuk pengajuan anggaran untuk provinsi umumnya aman," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Salah satu dari 10 daerah tersebut yakni kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Sementara daerah KPU enggan merinci.

(Baca: Mendagri Heran Anggaran Pilkada Serentak Malah Membengkak)

Pramono khawatir, lambatnya penyusunan anggaran akan menghambat tahapan awal persiapan Pilkada serentak 2018.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan anggarannya setidak-tidaknya melalui APBD Perubahan 2017.

Apalagi, anggaran Pilkada dari APBD atau APBD Perubahan diperlukan untuk proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), pembiayaan alat peraga kampanye dan lainnya.

"Rata-rata sudah melalui proses pembahasan antara KPU setempat dengan pemda. Namun, masih belum ketemu besaran yang pas," kata dia.

KPU menargetkan anggaran Pilkada Serentak 2018 sudah dapat disepakati pengajuannya antara pemerintah daerah dan penyelenggara setempat pada 27 September mendatang.

"Kesepakatan itu harus sudah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD juga harus ditandatangani dalam satu kali kesempatan agar tidak menghambat proses pencairan dana Pilkada," terang dia.

(Baca: Pilkada Serentak Berikutnya Digelar 27 Juni 2018)

"Sebab, kami akan menetapkan tahapan Pilkada Serentak pada 14 Juni. Sehingga masih tersisa beberapa bulan untuk melakukan supervisi menuntaskan NPHD," kata dia.

Diketahui, sampai saat ini pengajuan anggaran pembiayaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp 12,6 triliun.

Nilai tersebut belum termasuk 10 daerah yang belum mengalokasikan anggaran Pilkada.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Pemilihan Gubernur digelar di 17 daerah, Pemilihan Bupati di 115 daerah dan Pemilihan Walikota di 39 daerah.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com