Melalui Pidana Korporasi, KPK Ingin Maksimalkan Pengembalian Aset dari Kasus BLBI

Kompas.com - 16/05/2017, 21:05 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan pidana korporasi untuk mengembalikan aset negara dalam dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Melalui pidana korporasi, KPK ingin memaksimalkan pengembalian aset negara.

"Tim penyidik sedang mempertimbangkan serius untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di pidana korporasi, sebagai cara memaksimalkan asset recovery," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Tak hanya di dalam negeri, KPK ingin mengejar aset negara pada kasus BLBI itu hingga ke luar negeri, baik yang dimiliki pribadi maupun korporasi.

Di luar negeri, KPK akan bekerja sama dengan jaringan yang bekerja sama dengan KPK.

Untuk di dalam negeri, KPK akan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku.

"Jadi kami sudah sampaikan sebelumnya dari kasus BLBI asset recovery salah satu konsen KPK. Karena itu KPK akan kejar kerugian negara dan pihak yang menerima," ujar Febri.

Febri mengatakan, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, untuk penerapan pidana korporasi dalam mengembalikan aset negara.

"MA sudah nyatakan clear, dalam kondisi apa korporasi harus mempertanggungjawabkan," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, sebagai tersangka.

Penetapan ini terkait penerbitan SKL dalam BLBI.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun.

Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

KPK akan mengumpulkan data-data keuangan untuk menelusuri aset negara yang diduga telah berubah bentuk.

Selain itu, KPK akan mengikuti aliran dana mulai dari pemberian Bank Indonesia kepada obligor.

KPK juga akan menelusuri jumlah kick back atau keuntungan uang diperoleh Syafrudin dalam penerbitan SKL.

Kompas TV KPK terus berupaya mengungkap kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Nasional
PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

Nasional
Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Nasional
Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Nasional
Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Nasional
Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

Nasional
Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Nasional
BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

Nasional
Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan 'Monster'

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Nasional
Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Nasional
Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Nasional
LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.