Kader PPP yang Kecewa terhadap Hasil Pilkada DKI Diminta Patuhi Aturan Partai

Kompas.com - 16/05/2017, 20:22 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengakui, di internal PPP ada yang kecewa atas performa di Pilkada DKI Jakarta.

Hal ini terkait sikap PPP yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.

"Kan sebagai sebuah realitas ada memang sebagian pengurus harian baik yang di sana maupun di sini, kecewa dengan perkembangan partai. Ada yang kecewa karena Pilkada DKI soal ideologi mereka (Ahok-Djarot), meskipun sudah kami jelaskan," ujar Arsul, melalui pesan singkat, Selasa (16/5/2017).

Ia mengatakan, Pilkada DKI merupakan momentum bagi kelompok yang membentuk Majelis Penyelamat Partai (MPP), untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan saat ini.

Namun, Arsul menyesalkan pembentukan MPP karena dianggapnya tak sesuai dengan AD/ART PPP.

"Persoalannya kok mau bikin MPP? Partai kan punya aturan, kalau ada persoalan, mekanismenya harus merujuk aturan itu. Misal mau usulkan muktamar luar biasa, itu bisa enggak dilakukan? Bisa, tetapi harus diusulkan 2/3 DPW dan 2/3 DPC," lanjut Arsul.

(Baca: Pasca Pilkada, PPP Harap Seluruh Kader Kembali Bersatu)

Arsul mengatakan, PPP berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama setelah Lebaran.

Momen ini bertujuan untuk merekonsiliasi internal PPP seusai Pilkada DKI.

"Jadi ada aturan yang harus dihormati. Kita lihat di mukernas suaranya apa, kalau nanti 2/3 DPW mengajak 2/3 DPC minta Ketua Umum dan Sekjen diganti ya dihormati," lanjut dia.

Sebelumnya, sejumlah kader PPP membentuk Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Majelis tersebut terbentuk dari dua kubu yang tengah berseteru di PPP, yakni PPP kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.

MP-PPP ini diinisiasi oleh Anwar Sanusi, Habil Marati, Sukri Fadholi, Usamah Hisyam, dan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X