Kompas.com - 16/05/2017, 16:35 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan mendukung pemerintah yang akan melakukan upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui proses hukum.

Keputusan untuk membubarkan HTI karena kegiatan ormas tersebut terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. 

Arsul mengingatkan, pembubaran terhadap HTI harus sesuai prosedur seperti diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyaratakatan (Ormas).

"Kalau ada keyakinan pemerintah. Sepanjang prosedurnya sudah dipenuhi, ya silakan mau dibubarkan. Toh HTI bisa men-challenge-nya di pengadilan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, saat  ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

Arsul mengatakan, seharusnya juga diadakan dialog terbuka antara pemerintah dengan HTI.

(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Tak Ribut soal Rencana Pembubaran HTI)

Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi secara langsung tudingan-tudingan pemerintah yang selama ini diarahkan kepada HTI.

"Menurut saya, harusnya ada dialog publik yang terbuka karena kita juga belum. Karena sepanjang yang saya ikuti, HTI kan baru mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum," kata dia.

"Kita ingin jawaban dari mereka. Kami adalah organisasi di Indonesia yang mendukung sepenuhnya NKRI. Tidak menentang Pancasila dan sebagainya. Harus itu dong statement-nya. Kami tetap, tidak punya wacana untuk mengubah bentuk negara ini," papar Arsul.

Sebelumnya, pemerintah memaparkan tiga alasan membubarkan HTI.

Alasan itu, pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

(Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kompas TV Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, berpendapat, HTI seharusnya berkomitmen pada dasar negara, Pancasila.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Nasional
Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepakbola Indonesia

Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepakbola Indonesia

Nasional
Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Nasional
Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Nasional
Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasional
Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Nasional
Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Nasional
Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Nasional
Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Nasional
Resmi Diusung Capres, Anies Ingin Fokus Lebih Dulu Mempersiapkan Kerja Penjabat

Resmi Diusung Capres, Anies Ingin Fokus Lebih Dulu Mempersiapkan Kerja Penjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.