Seberapa Penting Tim Independen Kasus Novel Menurut KPK?

Kompas.com - 16/05/2017, 16:19 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017). IstimewaKapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, saat ini KPK belum mengeluarkan rekomendasi atau permintaan soal pembentukan tim independen dalam kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan.

Menurut Febri, yang terpenting bagi KPK dan keluarga Novel adalah pengungkapan dan proses hukum terhadap pelaku penyerangan. Selain itu, pengungkapan terhadap pelaku intelektual di balik penyerangan.

Meski demikian, menurut Febri, KPK akan mendukung apabila tim independen dibentuk oleh instansi lain untuk mempercepat penanganan kasus Novel. Apalagi, jika pembentukan tim atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Cara pengungkapan seperti apa, apakah dengan tim yang sudah ada di Polri saat ini, atau penguatan tim dan perluasan tim. Apa pun namanya, tentu saja KPK akan support hal tersebut," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/5/2017).

(Baca juga: KPK Sambut Baik jika Presiden Bentuk Tim Ungkap Kasus Novel)

Independensi Polri

Beberapa aktivis antikorupsi berpandangan bahwa penyiraman air keras terhadap Novel, berkaitan dengan beberapa kasus korupsi besar yang sedang ditangani KPK. Beberapa kasus yang ditangani KPK juga diduga melibatkan personel Polri.

Saat ditanya terkait independensi Polri, menurut Febri, dalam kasus penyerangan terhadap Novel, KPK hanya berpedoman pada kewenangan masing-masing instansi.

Pengusutan kasus yang menimpa Novel merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan Polri.

"Kami bicara tentang siapa lembaga yang berwenang. Kalau terkait indikasi korupsi, tentu KPK yang berwenang, tetapi kalau indikasi pidana umum, tentu saja yang berwenang adalah Polri," kata Febri.

(Baca juga: KPK Minta Polri Tak Berlama-lama Ungkap Penyerang Novel)

Meski demikian, menurut Febri, dalam pertukaran data untuk membantu penyelidikan Polri, KPK membatasi beberapa informasi yang dianggap penting dalam proses hukum di KPK. Hal itu dilakukan agar tidak menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan di KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Nasional
Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Nasional
Dua Hari Sebelum Meninggal, Artidjo Masih Berkantor di Gedung KPK

Dua Hari Sebelum Meninggal, Artidjo Masih Berkantor di Gedung KPK

Nasional
Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Nasional
Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X