Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ingatkan Komnas HAM Tak Terus Berpolemik

Kompas.com - 16/05/2017, 13:44 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan agar para Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia tidak terus membuat polemik yang membuat gaduh di masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi polemik terbaru antara Ketua Komnas HAM Nurkholis dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Komisioner Komnas HAM periode ini memang enggak kompak," ujar Asrul saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

(baca: Kinerja Buruk, Aktivis Minta Komnas HAM Dievaluasi

Menurut Asrul, jika terus-terusan terjadi konflik internal antarsesama Komisioner, maka jelas akan berpengaruh ke kinerja Komnas HAM.

"Akibatnya kinerja Komnas HAM menjadi rendah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

MOH NADLIR/KOMPAS.com Anggota DPR Komisi III DPR RI, Arsul Sani Saat Ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Asrul berkelakar, konflik tersebut terjadi lantaran semua Komisioner ingin menduduki jabatan Ketua.

"(Jabatan) Ketua jadi tahunan. Saya suka ledekin di Komisi III, ini Ketua kok tahunan. Mungkin banyak yang pengen merasakan mobil dinas Ketua. Candaan saya seperti itu," ujar dia.

"Misal saya tanya Pak Ketua, kok ini begini. Pasti dia jawab, iya kebetulan terjadi sebelum masa kepemimpinan saya," tutup Asrul.

(baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas )

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Nurkholis membantah pernyataan salah seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Pigai mengatakan bahwa ia akan meminta keterangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berada di luar negeri, ketika itu sedang di Arab Saudi.

Nur kholis mengatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang disampaikan Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

(baca: Natalius Pigai Mengaku Siap Hadapi Dewan Etik Komnas HAM

Nantinya, menurut Nurkholis, sidang paripurna Komnas HAM akan merespons dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat, martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Natalius Pigai, melalui pembentukan Dewan Etik.

Sementara itu, Pigai membantah bahwa dirinya melanggar kode etik lembaga. Meski demikian, dirinya tak gentar menghadapi proses etik Komnas HAM.

Ia menegaskan, pernyataan itu ia lontarkan karena ingin menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga HAM.

Pigai menuding, sejumlah komisioner Komnas HAM tidak independen karena telah diintervensi penguasa.

Karena itu, ia merasa seperti dikorbankan menjadi tumbal komisioner lainnya dengan disebut bahwa sikapnya bukan cerminan sikap lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com