Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Negara Rugi Rp 500 Triliun karena Rokok

Kompas.com - 16/05/2017, 12:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerugian yang ditimbulkan akibat rokok sangat besar. Penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 500 triliun per tahun.

"Rp 500 triliun itu kira-kira seperempat dari APBN kita," kata Kepala Balitbang Kementerian Kesehatan Siswanto, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Siswanto mengatakan, rokok menimbulkan kerugian baik secara langsung dan tidak langsung.

Dampak langsung yakni terkait banyaknya warga yang sakit akibat rokok dan harus keluar biaya pengobatan. Sebagian besar biaya pengobatan itu ditanggung oleh negara lewat program asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara, dampak tidak langsung misalnya terkait kepala keluarga yang mati muda karena rokok. Akibat hal tersebut, maka keluarga yang ditinggalkan pun harus mengalami kerugian.

"Dia mati umur 50 tahun, berarti ada years lost 20 tahun. Nah 20 tahun dikalikan dengan UMR. Itu totally sampai Rp 500 triliun," ucapnya.

(Baca juga: Jokowi: Rumah Tangga Miskin Lebih Pilih Rokok daripada Makanan Bergizi)

Atas dasar ini, lanjut Siswanto, Kementerian Kesehatan pun mendorong adanya kenaikan cukai rokok. Ia meyakini apabila harga rokok lebih mahal, maka jumlah perokok akan berkurang.

Sementara uang yang didapat dari cukai bisa untuk menambah anggaran kesehatan.

"Kenaikan cukai rokok ini akan efektif, khususnya untuk perokok pemula, karena kalau harganya mahal akan pikir-pikir dulu sebelum beli," ucap Siswanto.

Kompas TV Petugas pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan kobaran api yang membakar lima unit rumah di Bukit Duri, Tebet.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com