Kompas.com - 16/05/2017, 07:35 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta polisi dan jaksa mempertimbangkan aspek keadilan dalam kasus dugaan penyebaran informasi berisikan pelanggaran asusila, yang menimpa Baiq Nuril di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nuril didakwa dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan atasannya dengan tuduhan menyebarkan rekaman telepon atasannya yang diduga mengandung unsur asusila.

"Kami berharap aparat hukum dapat bersikap bijak dengan mempertimbangkan rasa keadilan," kata Sukamta melalui pesan singkat, Selasa (16/5/2017).

(Baca: Diajukan, Penangguhan Penahanan untuk Nuril yang Dijerat UU ITE karena Rekaman Percakapan dengan Atasan)

Sukamta menambahkan, dalam kasus Nuril, polisi seharusnya memperhatikan siapa pihak yang sesungguhnya menyebarkan rekaman telepon pembicaraan Nuril dan atasannya yang mengandung unsur asusila.

Dari pengamatan Sukamta, ia menganggap yang menyebarkan ialah orang yang meminjam ponsel Nuril, bukan Nuril sendiri.

"Setahu kami melalui pemberitaan di media massa, Bu Nuril masih memiliki 3 orang anak kecil yang tentu perlu perhatian seorang ibu. Semua hal tersebut bisa jadi pertimbangan yang semakin menguatkan untuk tidak ada penahanan," lanjut Sukamta.

(Baca: Lakukan Ujaran Kebencian di Medsos, Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polisi)

Baiq Nuril Maknun mendekam di penjara, karena dilaporkan atasannya dengan tuduhan menyebarkan rekaman telepon yang diduga mengandung unsur asusila. Ibu tiga anak ini terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah menjadi terdakwa dalam kasus ITE.

Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kompas TV Purna Irawan, tersangka pelaku penyebar foto tidak senonoh ini tak berkutik saat digelandang ke Mapolresta Palembang oleh polisi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Nasional
Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Nasional
KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Nasional
Duet Ganjar-Anies di Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Duet Ganjar-Anies di Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Nasional
PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.