Involusi Makna Toleransi

Kompas.com - 15/05/2017, 23:02 WIB
Ilustrasi HandiningIlustrasi
EditorKrisiandi

Oleh: Syafiq Hasyim

Ada gejala baru di Indonesia tentang pemaknaan toleransi dan intoleransi dalam lima tahun terakhir.

Gejala baru itu terlihat dari ungkapan-ungkapan di media sosial agar tindakan radikalisme dan ekstremisme diberi ruang karena itu bagian dari sikap toleran terhadap ajaran dan keyakinan pihak lain. Sepanjang radikalisme dan ekstremisme itu bagian dari agama, maka pihak agama lain harus bisa menerimanya. Pemaknaan toleransi yang salah kaprah ini digunakan sebagai cara baru untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap fenomena radikalisme dan ekstremisme berbasis agama.

Dalam perspektif ini, kritis atas tindakan radikalisme dan ekstremisme keagamaan dianggap sebagai tindakan intoleran.


Menariknya, salah kaprah pemaknaan makna toleransi yang demikian ini tidak bisa dikatakan sebagai ketidaktahuan, tetapi merupakan kejahilan yang disengaja (ignorance). Artinya, pelabelan intoleran bagi kelompok yang kritis atas radikalisme dan ekstremisme diyakini sebagai cara politik untuk meraih tujuan tertentu. Buktinya, kaum terpelajar dan cerdik pandai yang melakukan pembalikan makna toleransi tersebut.

Toleransi

Secara sederhana, makna toleransi adalah rights to differ, hak untuk berbeda. Ruang berbeda ini luas, tetapi biasanya terkait dengan soal keagamaan dan keyakinan. Prinsipnya, seluruh manusia diberi free space untuk merayakan perbedaan tersebut.

Dalam definisi yang generik ini, pihak yang menolak hak untuk berbeda atau ruang kebebasan bisa dikatakan sebagai orang yang intoleran. Pertanyaannya adalah apakah hak berbeda itu mengenal batasnya? Apakah seluruh perbedaan harus kita maklumkan? Lalu, apakah kita boleh asal beda dan sampai sejauh mana hal yang berbeda itu dianggap intoleran.

Toleransi adalah fenomena abad ke-16 dan ke-17 Masehi yang muncul di negara-negara demokratis. Masa ini adalah periode dimulainya kejayaan kemanusiaan. Dalam banyak negara, penghargaan terhadap toleransi memiliki ekuivalensi dengan kematangan berdemokrasi. Semakin demokratis, maka semakin toleran dalam sikap dan pemikiran keagamaan dan keyakinan.

Namun, terang saja bahwa toleransi menghadapi ujiannya dalam bidang agama dan keyakinan. Sebenarnya, ketegangan pemaknaan toleransi sudah lama, terutama terpengaruh oleh hal politik (political). Perkembangan demokrasi menyebabkan pemaknaan toleransi harus disesuaikan dengan konteks politik negara tertentu. Ukuran negara-negara demokratis untuk toleransi adalah terwujudnya keadilan sosial (social justice).

Parameter modern ini mengganggu pemaknaan toleransi awal yang lebih dilatarbelakangi oleh persoalan keagamaan di Eropa abad ke-16-17 Masehi. Dengan demikian, ketegangan pemaknaan terjadi karena pihak agama menyatakan sesuatu dianggap intoleran, tetapi pihak kemanusiaan bisa menganggap hal yang sebaliknya. Artinya, toleransi dalam diktum agama bisa dipersepsi intoleran dalam diktum kemanusiaan.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X