Kompas.com - 15/05/2017, 23:02 WIB
EditorKrisiandi

Oleh: Syafiq Hasyim

Ada gejala baru di Indonesia tentang pemaknaan toleransi dan intoleransi dalam lima tahun terakhir.

Gejala baru itu terlihat dari ungkapan-ungkapan di media sosial agar tindakan radikalisme dan ekstremisme diberi ruang karena itu bagian dari sikap toleran terhadap ajaran dan keyakinan pihak lain. Sepanjang radikalisme dan ekstremisme itu bagian dari agama, maka pihak agama lain harus bisa menerimanya. Pemaknaan toleransi yang salah kaprah ini digunakan sebagai cara baru untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap fenomena radikalisme dan ekstremisme berbasis agama.

Dalam perspektif ini, kritis atas tindakan radikalisme dan ekstremisme keagamaan dianggap sebagai tindakan intoleran.

Menariknya, salah kaprah pemaknaan makna toleransi yang demikian ini tidak bisa dikatakan sebagai ketidaktahuan, tetapi merupakan kejahilan yang disengaja (ignorance). Artinya, pelabelan intoleran bagi kelompok yang kritis atas radikalisme dan ekstremisme diyakini sebagai cara politik untuk meraih tujuan tertentu. Buktinya, kaum terpelajar dan cerdik pandai yang melakukan pembalikan makna toleransi tersebut.

Toleransi

Secara sederhana, makna toleransi adalah rights to differ, hak untuk berbeda. Ruang berbeda ini luas, tetapi biasanya terkait dengan soal keagamaan dan keyakinan. Prinsipnya, seluruh manusia diberi free space untuk merayakan perbedaan tersebut.

Dalam definisi yang generik ini, pihak yang menolak hak untuk berbeda atau ruang kebebasan bisa dikatakan sebagai orang yang intoleran. Pertanyaannya adalah apakah hak berbeda itu mengenal batasnya? Apakah seluruh perbedaan harus kita maklumkan? Lalu, apakah kita boleh asal beda dan sampai sejauh mana hal yang berbeda itu dianggap intoleran.

Toleransi adalah fenomena abad ke-16 dan ke-17 Masehi yang muncul di negara-negara demokratis. Masa ini adalah periode dimulainya kejayaan kemanusiaan. Dalam banyak negara, penghargaan terhadap toleransi memiliki ekuivalensi dengan kematangan berdemokrasi. Semakin demokratis, maka semakin toleran dalam sikap dan pemikiran keagamaan dan keyakinan.

Namun, terang saja bahwa toleransi menghadapi ujiannya dalam bidang agama dan keyakinan. Sebenarnya, ketegangan pemaknaan toleransi sudah lama, terutama terpengaruh oleh hal politik (political). Perkembangan demokrasi menyebabkan pemaknaan toleransi harus disesuaikan dengan konteks politik negara tertentu. Ukuran negara-negara demokratis untuk toleransi adalah terwujudnya keadilan sosial (social justice).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.